BATAK WILL NEVER BE ABLE TO STAND on their two feet AND TAKE CONTROL OF THEIR COUNTRY.THE REASON IS still Narrow minded mentality.argumentive problems lack of unity and selfish greedy.STILL LONG WAY TO GO TO THE TOP

Pembentukan Provinsi Tapanuli?

April 10, 2007 · 13 Comments

Oleh: Mula Harahap

Saya tidak tahu sampai dimana batas wilayah dari apa yang akan dinamai Propinsi Tapanuli itu. Mungkin para “tokoh” pengagasnya berangan-angan bahwa batas wilayah tersebut masih sama dengan Keresidenan Tapanuli bentukan Pemerintah Hindia Belanda dahulu. Tapi saya sangsi kalau angan-angan tersebut akan bisa tercapai.

 

Pada jaman penjajahan Belanda dahulu distrik Mandailing–yang mayoritas penduduknya beragama Islam–sebenarnya sudah enggan untuk bergabung dalam sebuah keresidenan yang bernama Keresidenan Batak, bersama saudara-saudaranya dari sub-etnis dan agama yang berbeda. Bahkan–karena alasan agama–mereka enggan disebut sub-etnis Batak, walau pun secara antropologi “traits”-nya memang demikian. Mereka lebih suka bergabung dalam Keresidenan Padang. Akhirnya, untuk melunakkan hati dan mengajak mereka agar mau bergabung, dipilihlah nama Tapanuli–yang berasal dari kata Tapian Na Uli–yaitu nama sebuah teluk di pantai Sibolga sebagai kompromi.

Pemerintah Belanda memang masih punya “otot” untuk memaksa sebuah distrik bergabung ke dalam sebuah keresidenan seperti yang diuraikan di atas. Tapi di era demokratisasi dan desentralisasi ini, saya tidak tahu siapa lagi yang masih punya “otot”. Karena itu–saya
membayangkan–untuk mewujudkan cita-cita sebuah propinsi yang bernama Tapanuli terpaksa harus dilakukan rembug dan tawar-menawar yang meletihkan. (Syukur-syukur tidak terjadi konflik fisik antar etnis).

Jangan pula kita lupa bahwa saat ini kita hidup di sebuah era yang semakin kental diwarnai oleh sentimen agama dan etnis. Saya pikir Kabupaten Mandailing-Natal tak akan mau bergabung dalam propinsi tersebut. Karena alasan agama atau etnis, besar kemungkinan
kabupaten/kotamadya berikut ini pun tak akan mau bergabung: Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kotamadya Padang Sidempuan.

Ada pun Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun dan Kotamadya Pematang Siantar; sejak dahulu memang berada dalam Keresidenan Sumatera Timur. (Dan beberapa waktu yang lalu–kalau saya tak salah–”tokoh- tokoh” dari Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat sudah menyatakan diri pula untuk bergabung dalam gerakan yang mengangan-angankan Propinsi Sumatera Timur).

Jadi akan tersisalah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kotamadya Sibolga–yang dihuni oleh mayoritas penduduk dari sub-etnis Batak Toba yang beragama Kristen–untuk
bergabung dalam Propinsi Tapanuli.

Lalu akan timbul pertanyaan: Apakah ada gunanya propinsi yang seperti itu? Wilayahnya tidak luas-luas amat, populasinya sangat homogen, dan relatif tidak memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terlalu besar.

Kalau karena statusnya setelah menjadi sebuah propinsi ia bisa mendapat total anggaran yang jauh lebih besar daripada total anggaran setiap kabupaten/kotmadya yang bergabung ke dalamnya (dan karenanya anggaran yang bisa dipergunakan untuk pembangunan/kesejahteraan rakyat menjadi lebih besar pula), maka saya sangsi kalau anggaran tersebut bisa mencapai tujuannya. Anggaran itu pasti akan habis hanya untuk membiayai aparatur propinsi yang baru tersebut.

Memang, oleh politik dagang sapi dan akal-akalan di tingkat pusat (bukan karena proses demokrasi yang mencerminkan aspirasi rakyat di tingkat akar-rumput) boleh-boleh saja Propinsi Tapanuli itu memiliki batas wilayah yang hampir sama seperti pada masa penjajahan
Belanda dahulu. Tapi peryalah, bahwa pemekaran yang “dipaksakan” akan menimbulkan banyak persoalan di kemudian hari. Propinsi ini hanya akan diwarnai oleh kericuhan agama dan etnis, seperti yang kini terjadi di Propinsi Sulawesi Barat.

Karena itu, kalau saya boleh menganjurkan, lupakan sajalah mimpi tentang Propinsi Tapanuli (dan Propinsi Sumatera Timur) itu. Satu propinsi yang bernama Sumatera Utara, yang dihuni oleh berbagai agama, etnis dan sub-etnis adalah sebuah kekuatan yang dinamis dan
progresif dalam upaya mensejahterakan rakyat. (Tentu saja kalau kita tahu mengelolanya dengan baik).

Kepada para “tokoh” (terutama mereka yang sudah pensiun dan sudah menikmati buah kekuasaan semasa Pemerintahan Rezim Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati), tapi masih saja terus ingin “bermain” dalam isyu pemekaran Propinsi Tapanuli dan Propinsi Sumatera Timur, saya ingin mengatakan: “Sudahlah, Bapak. Istirahatlah. Pergilah bermain-main dengan cucu. Dan lakukanlah hal yang baik-baik saja bagi Sumatera Utara khususnya, dan Tapanuli umumnya….”

Peningkatan kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan para bupati dan anggota DPRD di setiap kabupaten/kotamadya dalam mengelola wilayahnya. Peningkatan kesejahteraan rakyat bukan ditentukan oleh pemekaran propinsi[.]

Categories: Politik
Tagged:
,

13 responses so far ↓

  • Tapanuli // September 15, 2007 at 4:55 pm

    Jenius sekali Pak,

    Mohon informasi-informasi seperti ini juga diposting ke pihak-pihak yang bertanggung jawab. Agar mereka yang memutuskan dapat melihat dengan jernih permasalahan yang ada.

    Pusat tampaknya lebih tertarik dengan politik akal-akalannya dari pada mensejahterakan rakyat Tapanuli. Tidak ada Tapanuli tanpa keresidenan Tapanuli yang Dulu. Mohon nama Tapanuli tidak dibajak oleh pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan saja saat Raykat Tapanuli pada umumnya dikorbankan

  • Tapanuli Jangan Dieksploitasi « TAPANULI // September 15, 2007 at 5:04 pm

    Sebuah komentar paling tulus dari rakyat Tapanuli dapat dilihat di blog Mula Harahap. Tidak semua orang Tapanuli dapat menuliskannya

  • Bergman Silitonga // December 6, 2007 at 1:49 am

    Setuju pak Mula, provinsi tapanuli sepertinya tidak akan membawa dampak apa apa terhadap kemajuan Tapanuli, bahkan cendrung hanya untuk pemuas nafsu dan ambisi beberapa orang…. kalau bisa sih, ya di hold aja….
    Tapi, sudah telah amang, ibarat bisul sudah siap pecah, sepertinya semua warga sudah sangat mengharapkan provinsi ini, justru lebih gawat lagi akibatnya bila provinsi ini tidak jadi….. Jadi, biarlah provinsi Tapanuli itu lahir………..
    (Maaf, sikap ambivalen, memang)

  • Pahala Panjaitan // December 7, 2007 at 6:50 am

    Maaf saya koreksi. pada rapat akbar awal bulan Januari 2007 di lapangan yang luas di tarutung dalam menyampaikan / membaca sikap/ikrar dari setiap kabupaten untuk bergabung dalam Provinsi Tapanuli termasuk Kabupaten Nias saya saksikan sendiri dan dihadiri kurang lebih 30.000 orang masyarakat. Penyampaian ikrar/sikap untuk bergabung dalam satu wilayah Provinsi tapanuli tersebut ditujukan kepada anggota Komisi II DPR RI yang hadir, kalau saya tidak salah kurang lebih 10 orang anggota DPR RI tersebut dan mereka dalam pidatonya setelah melihat / menyaksikan sikap dari Massa yang hadir (sikap seluruh kabupaten yang hadir) sangat menyambut baik dan mendukung rencana pembentukan Provinsi Tapanuli tersebut. Dalam setiap pembentukan organisasi / wadah apapun apalagi pemekaran wilayah (di tingkat Rt sajapun) selalu ada ekses yang kurang baik tergantung kita me manage nya dan kalau kita lihat pemekaran wilayah diseluruh Indonesia sekarang ini hampir semua bermasalah baik SDM maupun anggaran, tetapi daerah yang di mekarkan tersebut tetap saja berjalan. Jadi kalau berbicara masalah ekses yah…. begitulah.
    Masalah intrik / politik / akal-akalan dari segelintir / sekelompok orang itu lumrah, karena memang tidak ada lagi orang mau hidup tanpa pamrih di jaman yang sudah edan ini.
    Maaf sikap saya yang kritis ini.

  • ali nasution // May 17, 2008 at 1:31 pm

    Saya setuju dengan Pak Mula. Pemekaran Protap (Propinsi Tapanuli) hanya menguntungkan elite politik, dan bisa jadi konflik SARA yang baru di Sumatera Utara. Kita tahu masyarakat Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai suku itu, akan merasa bahwa suku yang satu lebih hebat dari yang lain, serta akan mengutamakan kelompok sukunya masing-masing…..Pemekaran Protap harus dikaji ulang kembali agar tidak terjadi kekeliruan antara satu dengan yang lain….!

  • Tokke Jengkol // May 19, 2008 at 3:11 pm

    Halo Amang Mula,….

    Songon on saotik bah,….Nang pe iba sandiri dang setuju alai porlu adong baenon songon shock terapi, molo porlu dibaen Negara Tapanuli, ise urroa??….

    Ai anggo dang songon on ( adanya Protap), mungkin hamu (Amang MH) memandang sebelah mata sama orang Tapanuli, mungkin marpikkir akka ‘manuk sioto-oto’ par Tapanuli (karna Amang sudah lama tinggal di Jakarta, dan mungkin sudah jarang pulang ke Tapanuli sono, saya anggap Amang bukan orang yang ngerti apa kemauan Tapanuli…..)

    Dengan adanya shock terapy seperti ini, anggota DPR na sering modom di Senayan i, bollang ma matana, marnida ma simalolongna, alani aha par Tapanuli mangido pisah ranjang, jala ikkon talak tolu sian Sumut….?

    Sahali-sahali mulak hamu antong tu huta bah, bereng hamu ma kesenjangan pembangunan i atehe…..

    Molo Tapsel, umumnya rekan saya yang beragama Islam jelas tidak mau bergabung, alasanya hanya satu, Bahwa mereka tidak akan mau tunduk diperintah oleh seorang non Islam nantinya, tentunya sesuai ajaran agama mereka. (karena persentase, kemungkinan gubernur adalah non ISLAM), dan pemikiran seperti inilah yang membuat NKRI nabalau on boi dijual ke Amerika Sialan itu…..

    Inilah kenyataan yang tak bisa dipungkiri…Dangi, kumandan? Mauliate ma!

  • Naiborhu H B // July 12, 2008 at 7:21 pm

    Tetap maju, Provinsi Tapanuli. Jangan mau mengikuti ngomongan dari luaran yang tidak tahu keadaan Tapanuli. Seperti Mula Harahap. Horas!

  • Nimrod Sitohang {A.Naomi} // July 14, 2008 at 2:24 pm

    Bisa juga di akses : http://protapanuli.wordpress.com/ Sebagai pembanding dan penambah pencerahan.

  • mulkan tampubolon // September 6, 2008 at 7:04 pm

    Cara berfikir kita harus jelas. Apa dan kenapa bisa berfikir demikian? Pasti ada landasannya. Siapa penggagasnya? Motif apa yang dia maksud?

  • WE Cahyono // September 25, 2008 at 12:58 pm

    Pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan aspirasi grass-roots yangg perlu didengar dan ditindaklanjuti. Adalah pemikiran yangg sempit bila kita mengkaitkan keinginan rakyat untuk sejahtera dengan isu keagamaan. Buktinya di Tapanuli tempat ibadah non Kristen bisa dengan mudah di bangun, bandingkan dengan kondisi di tempat lain! Ini bukti minimnya kaitan antara sentimen keagamaan dengan pembentukan Provinsi Tapanuli. Horas.

    Adalah fakta bahwa fenomena pemekaran daerah yang sedang marak di tanah air ini lebih banyak didorong oleh sentimen agama atau etnisitas. (Walau pun tentu saja sentimen itu dibungkus dengan modus “mensejahterakan rakyat”). Dan sekarang sebenarnya sudah timbul pemikiran untuk melakukan penelitian sejauh mana pemekaran itu memang telah berhasil mensejahterakan rakyat, sebelum kita terlanjur menyetujui lebih banyak lagi aspirasi pemekaran daerah.

  • W Eko Cahyono, Th. B // September 25, 2008 at 1:28 pm

    Bila kita mengamini bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yang dalam penjabarannya berarti rakyat yang menentukan jalannya pemerintahan, maka sudah sepatutnya kita menghargai dan mendukung perjuangan segenap elemen masyarakat Tapanuli dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Tapanuli. Kesatuhatian masyarakat dari 6 Kabupaten dan 1 Kota sudah dibuktikan dengan diadakannya apel akbar di Tapanuli Utara tahun 2007. Saat ini tim dari Depdagri sedang meninjau kesiapan setiap elemen masyarakat Tapanuli (7 Kab/Kota) untuk menggolkan Provinsi Tapanuli. Bulatkan tekad satukan niat dan bergandengan tangan bersama membentuk Provinsi Tapanuli. Mauliate. Dari saudara Jawa di Yogyakarta.

    Ada pun tentang apel akbar kebulatan tekad yang saudara sebut-sebut itu, itu sih boleh-boleh saja. Tapi saya rasa bentuk-bentuk pengerahan massa seperti itu tidaklah bisa dipakai sebagai indikator adanya kehendak rakyat yang absah dan demokratis.

    Menurut hemat saya cara yang paling absah dan demokratis dalam mengetahui kehendak rakyat ialah melalui referendum. Tapi yang menjadi persoalan ialah apakah rakyat di sebuah daerah (baca: bukan di seantero negara) boleh membuat referendum tentang bagaimana nasib daerah mereka dalam konteks negara secara keseluruhan? (Saat ini sedang terjadi polemik apakah Sultan Yogyakarta tetap bisa menjadi Kepala Daerah D.I. Yogyakarta? Ada yang berpendapat bahwa yang paling baik tentu adalah dengan mengadakan referendum di kalangan rakyat di daerah Yogyakarta. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa referendum biasanya diselenggarakan di seantero negara. Adalah hal yang tidak lazim bahwa referendum diadakan hanya di sebuah wilayah. Dan saya adalah orang yang setuju dengan pendapat yang terakhir tersebut. Karena kalau setiap wilayah atau daerah boleh mengadakan referendum tentang nasib daerahnya, maka bubarlah negara kesatuan ini).

    Persoalan pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya tak perlulah sampai harus mengadakan referendum. Itu hanya tergantung dari keputusan Pemerintah Pusat (atas rekomendasi DPR), yaitu apakah memang dengan dibentuknya sebuah provinsi di Tapanuli maka penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif, dan yang pada gilirannya jadi lebih mensejahterakan rakyat? Dan saya rasa itulah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada hari-hari ini.

    Tulisan saya hanyalah mencoba membuka perspekif yang lebih luas (terutama dari segi sosial dan budaya) tentang apa untung-ruginya pembentukan Provinsi Tapunuli bagi rakyat yang berdiam di daerah tersebut. dan lebih jauh lagi tentang apa untung-ruginya nafsu pemekaran daerah yang pada akhir-akhir ini memang sedang menjadi “trend” di negara ini.

    Tapi kalau Pemerintah Pusat dan DPR menyatakan bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan (yang mudah-mudahan realistis dan obyektif) memang sudah saatnya dibentuk Provinsi Tapanuli, yah saya mau bilang apa? Saya tokh hanyalah salah seorang dari lebih 200 juta rakyat yang ada di seantero Indonesia, dan yang sudah “pulak” tidak bermukim di daerah Tapanuli.

  • Pangulu Muda Lumbanbatu // October 24, 2008 at 2:39 pm

    Pandangan yang Amang sampaikan menunjukkan sejauhmana Amang bisa memahami kondisi yang berkembang, sepintas enak dibaca tulisan Amang, tapi buat orang yang kritis tentu tulisan Amang ini bukanlah sebuah pemikiran yang membangkitkan semangat positif.
    Saya yakin statement Amang bukanlah hasil dari sebuah penelitian yang secara empiris bisa menyajikan data-data kongkrit.

    Biasanya orang yang berfikiran sempit pastilah mendapatkan hasil yang sedikit dalam hidupnya.
    Orang yang mepunyai harapan/tujuan besar pastilah berjuang/kerja keras melakukan hal-hal yang besar.

    Apakah memang tidak ada nilai positifnya pembentukan Protap ini walaupun nilai itu sedikit?
    Kalau memang masih ada nilainya, kenapa kita tidak membangkitkan nilai yang sedikit itu supaya menjadi nilai yang besar?

    Jika kita hanya membicarakan/befikir nilai-nilai yang negatifnya saja maka secara sistematis nilai negatif itu akan menutup semua nilai-nilai positif yang ada untuk berkembang, karena itu supaya nilai positif itu bisa bertumbuh menjadi besar adalah dengan cara mengecilkan/menututp nilai negatif untuk berkembang, caranya dengan menyingkirkan semua hal-hal yang menghambat seperti ego,kelompok,dll, dan sebaliknya membangkitkan semangat kebersamaan.

    Masalah agama menjadi penghambat? Saya pikir tidak manakala kita bisa memahami hakekat agama itu dengan benar, saya tidak yakin ada suatu agama yang mengajarkan untuk hidup eklusif dan menutup diri dari lingkungan. Karena itu biarlah Agama hidup dan berjalan dengan alurnya tanpa diganggu dengan sentimen-sentimen yang menodai agama pihak lain. Hidup rukun dengan semua makhluk adalah salah satu tujuan beragama.

    Jadi kalau kita bisa befikir dari sisi negatif kenapa kita tidak mencoba untuk berfikir dari sisi positifnya? Maju terus pantang menyerah…

  • Pongkinangolngolan Harahap // October 27, 2008 at 3:24 pm

    Sepertinya, ada satu calon provinsi lagi yangg luput dari perhatian amattua Mula Harahap ini.. Yaitu, provinsi Tapanuli bagian selatan..

    Pembentukan provinsi ini adalah respon dari elit Tapsel di Jakarta terhadap Provinsi Tapanuli.. Secara kultural Tapsel memang tak mungkin bergabung dengan Tapanuli.. Dan kalo tetap dipaksakan ikut Sumut, maka jadi aneh karena wilayahnya seperti terpotong dengan Provinsi Tapanuli (kalau memang jadi)..

    Sekarang, RUU Provinsi Tabagsel itu juga sedang running di DPR. So, siap-siap aja melihat Sumut nanti akan benar-benar terpecah.

    -pargarutan-

3 Comments

  1. BISAKAH BATAK/(ORG BATAK) MENJADI PROPINSI TAPANULY?FIND OUT « my radical judgement by roysianipar said,

    […] READ MORE FULL STORY Possibly related posts: (automatically generated)Kemerdekaan Tapanuli Selatan dari Indonesia…. roysianipar @ 1:48 pm [filed under Uncategorized tagged balige, batak, bismarksianipar, charliesianipar, medan, monangsianipar, ROYSIANIPAR, sahatsianipar, samosir, siantar, tapanuli, VIKYSIANIPAR […]

  2. Partahi Habonaran said,

    Horas Lae Harahap,
    Sejak topik ini ditampilkan 10 April 2007 sampai sekarang respon yang datang ada 13 comment. Sepertinya perhatian masyarakat ex keresidenan Tapanuli yg di perantauan rendah. Hal ini terlihat juga dari dukungan pada panitia / team persiapan PROTAP yg dipimpin G.M Panggabean, sepertinya beliau itu bertindak tanpa dukungan cenderung menjadi one man show.
    Setelah UUD 45 di amandemen, salah satu adalah tentang otonomi daerah disebutkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas dalam kedudukannya sebagai wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Jadi masing – masing kabupatan mengendalikan APBDnya berdasarkan perimbangan Pusat / Daerah. Disamping itu Bupati bukan lagi bawahan langsung dari Gubernur, fungsi Gubernur adalah koordinator wilayah propinsi sebagai wakil pemerintah khususnya pembangunan lintas wilayah kabupaten. Maka jadilah para Bupati menjadi ” Raja Kecil “.
    Jadi sebenarnya tidak ada untungnya untuk membentuk PROTAP toh juga sudah ada pemekaran kabupaten, yang secara tidak langsung telah menambah alokasi anggaran di Tapanuli.
    Menanggapi comment dari sdr. Tokke Jengkol (alasan beda agama) dan comment sdr. Pongkinangolngolan Harahap ( alasan beda kultural ) maka Tapanuli Selatan tidak mau bergabung dgn PROTAP, padahal kalau PROTAP terbentuk praktis Tapanuli Selatan menjadi daerah kantong, lebih dekat dengan daerah SUMBAR ( sepertinya kulturnya sama ). Saya jadi teringat perjuangan PRRI thn 1957 – 1959, ( perjuangan untuk meningkatkan otonomi daerah ); pada saat itu umumnya yang ikut mendukung dan masuk ke PRRI adalah masyarakat Batak Toba.; dari Mandailing / Tap. Selatan sepertinya jarang. Saya tidak tahu faktor apa pula ini ( alasan kultural bukan, apalagi alasan agama juga bukan ) . Tapi faktanya selesai PRRI banyak menjadi pejabat publik di PROPSU berasal dari daerah Mandailing, sampai jaman Orde Baru, pada saat itu memang kab. Tapanuli Selatan banyak menikmati kue pembangunan. Menurut saya itu wajar, orang akan selalu ingat koumnya.
    Jadi menurut saya, agar sejarah lama ( beda agama, beda kultural dll ) tidak terulang lagi, kita ingatlah gagasan dari alm. Radja Inal Siregar “ Masipature huta na be “ melalui masing masing kabupaten yg sudah dimekarkan, tidak perlu mencari masalah baru dengan membentuk PROTAP, karena itu akan melahirkan dikotomi kultural, agama dan adat diantara masyarakat Tapanuli . Horas ma

  3. roysianipar said,

    KEPADA SELURUH ANAK MUDA GENERASI MUDA /MUDI BATAK YG TAHU DIRI.PARHUTA HUTA AGAR MENJADI LEBIH PINTAR KE MASA MENDATANG. BELAJARLAH KE LUAR NEGERI AGAR KALIAN MELIHAT BAGAIMANA SEBENARNYA DEMOCRASY YG BAIK TAPI ANDA HRS TAHU DEMOCRASY ITU RISIKONYA ADALAH BUDAYA KEBEBASAN TANPA TETEK BENGEK TRADISI YG KUNO.ANDA HRS MELEBURKAN CIRI CHAS ANDA SEBAGAI ORG BATAK ORTHODOX TAPI BATAK YG DEMOCRASY. BEBAS DAN TDK MEMIHAK KE KELUARGAAN ATAU NEPTISME ALA ZAMAN DULU SAMPAI SEKARANG.

    SEMUA NYA GAGAL KE MASA ERA REFORMASI KARENA MASIH DI SELIMUTI ADAT ISTIADAT TULANG BERE HASIAN ITO YG SELALU MENGGANGU KEBEBASAN UTK BERGERAK.UTK MENGHANCURKAN IDIOLGY YG KUNOI INI ADALAH SEBAGI CONTOH ROYSIANIPAR .KASAR DAN TO THE POINT.BANAYK ORG YG BENCI DAN BANAYAK ORG YG SUKA JADI ADA PRO DAN KONTE ITU BISA BAGI ORG YG RADICAL DAN DEMOCRASY MAN.TAHAN TEMBAK DGN CRITIC.

    bUKTIKANLAH SENDIRI BAHWA MANUSIA ITU HRS BIADAB DAN SOPAN SANTUN RAMAH DLL NYA INI ADALAH PENYAKIT BERBOHONG ATAU KORUPSI, JADI YG ASLI NYA ADALAH GET TO THE POINT DONT CARE HOW YOU GOT THERE.AS LONG AS YOU REACH TO THE POINT PEOPLE WILL UNDERSTAND WHAT YOU R TALKING ABOUT.

    SO NOW LETS GET THE POINT.bATAK WILL NEVER BE ABLE TO STAND ON THEIR TWO FEET AS LONG AS YOU ALL BELIEVE IN ALL ADAT DALIHAN NATOLU.ITS CORRUPTED TRADITION.RUSTY AND OLD REGIME WONT BE NO LONGER USED.
    THANKS u ALL ROYSIANIPAR. HORAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: