DIDALAM CENGKERAMAN CAPATILSM DUNIA DAN MASYARAKAT TRADISIONAL INDONESIA

Page 1

Konflik Status Tanah Jaluran Antara Onderneming
dan Rakyat Penunggu di Sumatra Timur Jaman Kolonial

SYAFRUDDIN KALO

Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Pengantar
Sumatra Timur pada masa kolonial, khususnya sejak tahun 1870,
dari kekuatan kapitalis kolonial asing yang menanamkan modalnya di Indonesia

1

.
Prospek yang baik dari hasil-hasil percobaan tanam pert

ama dan lonjakan harga merupakan suatu lahan eksploitasi ekonomi dan sasaran investasi agro-bisnis

produk agraria perkebunan di Sumatra Timur ini menjadi rangsangan dan titik
tolak utama bagi perluasannya. Berbagai macam perusahaan dengan kekuatan
modal raksasa berlomba-lomba dalam menanamkan modal dan mencari segala
macam cara untuk memperoleh lahan bagi usaha agrobisnisnya di wilayah
tersebut

2

.

1

Yang dimaksud Sumatra Timur pada jaman kolonial adalah daerah milik raja-raja Melayu yang
terletak di sebelah utara sungai Kampar dan di selatan sungai Tamiang dengan luas wilayah sekitar
92.000 km

2

. Wilayah ini sering disebut sebagai Residentie van Oostkust Soematra yang mencakup
daerah kesultanan Deli-Serdang, Asahan, Langkat dan Simalungun-Tanah Karo. Kecuali daerah
Simalungun-Karo yang dikuasai oleh etnis Batak, daerah yang lain di Sumatra Timur merupakan
kekuasaan para sultan Melayu dan dihuni oleh etnis Melayu dengan hak milik tanahnya yang
berlaku menurut adat Melayu. Lihat tentang ini pada T.J. Boezemer, Encyclopaedie van
Nederlandsch Indie (‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921), halaman 267. Masuknya perkebunan
Belanda yang dipelopori dengan investasi awal oleh Nienhuis pada tahun 1862 dengan percobaan
tembakaunya ini semakin berkembang pesat setelah adanya dukungan juridis dan tehnis. Secara
tehnis, para investor asing mengetahui dari hasil percobaan penanaman tembakau pertama oleh
Nienhuis yang menerima harga penawaran tinggi di pasaran tembakau Amsterdam, sementara
secara juridis formal dengan munculnya peraturan-peraturan hukum agraria seperti Agrarische Wet
tahun 1870 yang meskipun berlaku untuk Jawa-Madura namun menjadi titik tolak pembuatan
peraturan agraria bagi Sumatra Timur dan juga lewat tekanan politik kepada para Sultan Melayu
oleh pemerintah kolonial Belanda melalui perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak politik. Dalam
berbagai perjanjian yang dibuat pemerintah Belanda dengan para Sultan Melayu ini terbuka jalan
bagi para pengusaha pemilik modal (ondernemets) untuk menanamkan investasi di sektor
perkebunan lewat sewa tanah milik Sultan. Lihat tentang ini dalam Karl. J. Pelzer, Toean Keboen
dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria, terjemahanJ. Rumbo (Jakarta, Sinar
Harapan, 1985) halaman 51 dst.

2

Ada empat faktor utama yang mendorong peralihan pandangan kapitalis dan perluasan lahan
eksploitasi ekonominya di luar Jawa khususnya di Sumatra Timur. Pertama adalah semakin
menurunnya daya produksi Jawa sebagai sasaran lahan eksploitasi kolonial sejak beberapa abad
yang mengakibatkan semakin kritisnya kondisi kesuburan tanah, munculnya produk saingan baru
dari negara koloni lain terhadap produk Jawa sehingga mengakibatkan anjloknya harga produk
agraria Jawa, munculnya permintaan baru dari para konsumen internasional terhadap produk-
produk agraria yang dihasilkan oleh luar Jawa dan akhirnya perlunya pembukaan lahan eksploitasi
dan kolonisasi di luar Jawa dengan tujuan menjaga keseimbangan terhadap kepadatan penduduk
dan merosotnya kesejahteraan di Jawa. Lihat Th. Lindblad, Het Belang van Buitengewesten
(Amsterdam, NEHA, 1986) halaman 3.
©2004 Digitized by USU digital library
1



Page 2

Di sisi lain, kondisi pemilikan lahan di Sumatra Timur khususnya di
wilayah raja-raja swatantra (pemerintahan kasultanan), telah berlaku dua
macam sistem kepemilikan tanah. Dari sudut pandang suprastruktur yang
bernuansa elitis, dalam bidang ini berlaku prinsip Vorstdomein yakni semua
tanah di wilayah tersebut adalah milik raja yang berkausa, dalam hal ini Sultan
Melayu. Sultan sebagai penguasa daerah memiliki hak kuasa atas tanah-tanah di
negaranya dan berhak membagi-bagikan kepada kerabat dan birokrasinya
hingga sampai kepada rakyat yang memiliki hak garap

3

. Dalam penerapan sistem
tersebut di wilayah Sumatra Timur, kekuasaan hak milik raja atas tanah
ditunjukan melalui status karunia Sultan yang diberikan dalam bentuk tanah
kepada penggarapnya.
Pada sisi lain dalam kehidupan agraria masyarakat tradisional, berlaku
juga sistem pemilikan tanah oleh rakyat yang bersifat komunal (volksdomein).
Menurut sistem ini, sumber utama pemilikan tanah berdasarkan pada konsep
bahwa pembuka lahan pertama menjadi pemegang hak utama bersama
keturunan dan keluarganya, yang akan menggarapnya secara bergantian
(komunal system). Dalam perkembangan selanjutnya, tanah-tanah komunal ini
kemudian diakui sebagai tanah adat yang bisa dimiliki dan digarap bersama
secara turun-temurun dalam bentuk hak ulayat. Keberadaan dan keabsahan
tanah ulayat ini tidak bisa dilepaskan dari pelestarian dan eksistensi masyarakat
adat pendukungnya yang menjadikannya sebagai titik tolak dan sumber
kehidupan

4

. Dalam menggunakan tanah-tanah ulayat tersebut, sistem pergiliran
pakai biasanya diberlakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga perputaran
atau sirkulasi hak pakai tanah merata di antara para anggota masyarakat ini.

3

Dalam sistem pemerintahan monarkhi feodalistis, raja dianggap sebagai penguasa segala yang
terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah langit kekuasaannya. Dengan demikian sistem
feodalisme bertumpu pada penguasaan tanah yang menjadi sumber kehidupan semua orang dan
ditentukan penggunaannya oleh raja yang berkuasa. Semboyan raja Perancis Louis XIV “L’etat
c’est moi” (negara adalah saya) menunjukan bahwa kekuasaan raja atas tanah bersifat absolut
(mutlak) dan tidak bisa ditawar lagi. Dengan demikian menurut sistem pemilikan tanah feodalistis,
rakyat sebagai kawula raja hanya berhak menggarap dan mengambil sebagian hasil garapannya
untuk mencukupi kebutuhan sendiri, sedangkan sebagian besar hasilnya disetorkan kepada raja
untuk mencukupi kebutuhan diri, keluarganya dan istananya. Sumber dari sistem penguasaan tanah
feodal ini bertolak dari kepercayaan bahwa raja dianggap sebagai wakil dan manifestasi Tuhan di
dunia (kultus dewa-raja) yang sering bisa dirujuk kembali dari konsep kepercayaan terhadap
perwujudan tata pemerintahan monarki lama baik di Eropa (yang bersumber dari hukum Romawi)
maupun di Timur (India dan Cina yang bertolak dari kepercayaan Hindu terhadap kasta-kasta).
Lihat tentang ini konsep Gaetano Mosca dalam The Ruling Class (New York, McGraw Hill Book
Company, 1939), halaman 51.

4

Pertumbuhan dan perkembangan pemilikan tanah komunal tersebut secara antropologis bertolak
dari pertumbuhan dan pembentukan masyarakat kesukuan. Perkembangan masyarakat yang
dimulai dari kehidupan individu primitif dengan pola mata pencaharian berburu dan meramu telah
memberikan dasar bagi kehidupan kerjasama dan gotong royong komunalistis yang diteruskan
dengan perubahan dalam pola pemukiman serta tempat tinggal. Pemukiman bersama dalam suatu
kelompok telah mempengaruhi pandangan dalam hubungan pergaulan serta sistem kekerabatan.
Dari kondisi ini tumbuh nilai-nilai dan norma sosial tradisional dalam kaitannya dengan sumber
penghidupan dan mata pencaharian. Tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan dari sistem
kepemilikan tanah di antara penduduk tradisional tersebut. Lihat Mr. B. Ter Haar, Asas-asas dan
Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poeponoto (Prajnya Paramita, Jakarta, 1958),
halaman 91.
©2004 Digitized by USU digital library
2



Page 3

Melihat kondisi pemilikan tanah yang berlaku di wilayah swatantra
Sumatra Timur ini, para pengusaha dan pemilik modal (ondernemer) merasa
perlu menempuh jalur politik dan juridis formal untuk memenuhi kebutuhan
agrobisnisnya. Langkah yang digunakan adalah menggunakan birokrasi kolonial
untuk menekan raja-raja Melayu agar bersedia melepaskan tanahnya dalam
bentuk hak sewa kepada para pengusaha perkebunan tersebut. Dengan
kesepakatan yang menyangkut harga dan lama sewa, satu persatu lahan di
wilayah para Sultan Melayu yang sebelumnya berstatus tanah ulayat atau
karunia sultan berubah menjadi lahan onderneming yang ditanami dengan
produk agraria sebagai tuntutan dari pasaran kapitalisme di Eropa

5

.
Dalam tulisan ini akan dicoba untuk mengungkapkan perubahan yang
terjadi dalam penerapan kedua sistem tersebut pada tanah-tanah di Pantai Timur
Sumatra dengan masuk dan berkembangnya sistem eksploitasi perkebunan
besar (onderneming) dan penanaman kekuasaan serta kontrol pemerintah
kolonial yang menjadi penopang utama investasi kapitalisme. Dengan demikian
juga perlu digali sumber konflik dan benturan yang terjadi dalam pertemuan
kedua sistem yang berbeda sehubungan dengan pemilikan tanah dan rakyat
penunggu di sana. Bertolak dari hasil penelitian tersebut, diharapkan bisa
ditemukan dan diketahui beberapa tindakan dan kebijakan yang diambil untuk
menyelesaikan sengketa dan konflik yang berkepanjangan pada bidang tersebut.
Ekploitasi Agraria dan Dampaknya bagi Kehidupan Petani

5

Penggunaan birokrasi kolonial bagi kepentingan pengusaha kapitalis asing ini tidak terlepas dari
perubahan pemegang kekuasan di Belanda yang beralih dari kelompok konservatif kepada
kelompok liberal. Dengan runtuhnya sistem Tanam Paksa yang didukung oleh kelompok
konservatif dengan tekanan utama pada kepentingan kas kerajaan Belanda, sistem eksploitasi
agraria swasta liberal yang ditandai dengan munculnya Agrarische Wet tahun 1870 oleh Menteri
Koloni Franssen van de Putte telah berhasil menyerahkan hak penentu kebijakan negara kepada
para pengusaha kapitalis swasta. Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya perlombaan eksploitasi
agraria di tanah jajahan dengan tujuan memenuhi tuntutan kapitalis internasional yang berpusat di
sentra-sentra lelang hasil tanaman tropis dari koloni. Dengan demikian penentu kekuasaan di
Belanda beralih dari para birokrat pemerintahan yang diangkat oleh raja/ratu Belanda kepada para
pemegang saham perusahaan-perusahaan kapitalis raksasa yang mengarahkan sasaran eksploitasi
ekonominya ke tanah koloni. Lihat H. Idema, Parlementaire Geschiedenis van Nederland Indie (‘s
Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898) halaman 148.
©2004 Digitized by USU digital library
3



Page 4

Bersama dengan penambahan lahan untuk kepentingan perkebunan,
sebagai akibatnya banyak tanah petani yang diambil untuk disewa dan ditanami
dengan tanaman perkebunan, sehingga para petani kehilangan ladang mereka.
Dengan tidak adanya ladang petani, yang semuanya sudah dirubah menjadi
tanah perkebunan (onderneming), ini terbukti bahwa hak ulayat tidak lagi diakui
oleh pemerintah kolonial yang mengizinkan persewaan semua lahan milik petani
kepada pengusaha perkebunan. Hal ini menciptakan ketegangan sosial. Sebagai
akibatnya sering terjadi konflik yang muncul antara masyarakat pribumi di satu
pihak versus perusahaan perkebunan (onderneming) yang didukung oleh
pemerintah kolonial maupun sultan di lain pihak. Dalam salah satu peristiwa
yang terjadi, penduduk pribumi menghadap Kontrolir untuk melaporkan peristiwa
tersebut. Kontrolir lalu membawa persoalan ini ke Kerapatan di Arnhemia pada
tanggal 16 Juli 1918 dengan mengundang sultan dan para penghulu yang
berkaitan. Semua keberatan rakyat yang disampaikan di atas dibenarkan oleh
para penghulu yang hadir di sana. Kontrolir Winkelman kemudian memutuskan
adanya pemberian batas jarak 9 kaki persegi yang jelas untuk digunakan sebagai
lahan cocok tanam penduduk; penduduk juga berhak mengambil segala macam
tanaman di lahan tanah tersebut.

6

Pengaduan penduduk memperoleh perhatian dari Sultan Deli yang melalui
Keputusan Nomor 80 tanggal 1 Juli 1921 menetapkan bahwa para kawulanya
tidak boleh menawarkan lebih dari 25% hasil tanah sebagai uang sewa untuk
tanah yang disisihkan di luar lahan penanaman. Tanah ini sering disebut dengan
istilah tanah jaluran.

7

Untuk mempertegas definisi tentang tanah jaluran ini,
perlu dikutip penjelasan yang disampaikan oleh Mahadi sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan tanah jaluran ialah tanah tempat tanaman tembakau
yang baru selesai dipetik, di atas mana para petani diperbolehkan menanam
tanaman semusim, ialah padi dan jagung, dan setelah tanaman tersebut habis
dipanen tidak lagi boleh diolah dan ditanami karena perlu dihutankan sampai tiba
giliran untuk kembali ditanami dengan tembakau (sistem rotasi).

8
6

Ginting Margana, “Kabratan anak negeri dan toean toean kebon”, Andalas, 19 Nopember 1918.

7

Mv0. Pronk, op.cit; lihat juga, “Beberapa Suggesties oentoek Commissie Ra’jat Penoenggoe”,
Pewarta Deli, 20 Desember 1932. Tentang keputusan penyetoran ini lihat, Keputusan Sultan Deli
Nomor 80, 1 Juli 1921 dan Keputusan Sultan Serdang Nomor 8/13 tanggal 13 Juli 1921. Dalam
sistem sewa tanah oleh pengusaha perkebunan swasta dari Sultan, menurut konsep hukum dagang
yang sah sewa mencakup seluruh lahan yang diserahkan dan ditetapkan oleh Sultan untuk ditanami
dengan tanaman dagang demi kepentingan perusahaan perkebunan yang telah memenuhi
kewajibannya dalam bentuk pembayaran uang sewa yang telah disepakati kepada Sultan selaku
penguasa tanah. Dengan demikian pengusaha perkebunan merasa berhak untuk menggunakan tenaga
yang sebelumnya menggarap tanah-tanah itu dan menyerahkan hasilnya kepada Sultan, atau
mengusir mereka dan menggantinya dengan para kuli kontrak yang didatangkan oleh pengusaha
perkebunan dari daerah lain. Kasus demikian sering menjadi sumber konflik.

8

Lihat Mahadi, Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatra Timur
(tahun 1800-1975) (Bandung, Alumni, 1976), hal. 126. Dalam kutipannya tersebut, Mahadi
mengritik pandangan tentang hak milik tanah jaluran yang dianggap telah dikuasai oleh petani.
Menurut Mahadi, kelemahan pandangan tersebut bertolak dari status pemegang hak milik. Petani
bukan merupakan status pemilik, melainkan penduduk (opgezetenen) yang memegang hak milik. Di
sisi lain penduduk tidak selalu petani dan hal ini akan terlihat jelas dalam kaitannya dengan status
pekerja perkebunan (kuli kontrak). Pekerja perkebunan bukan petani meskipun tugasnya sama
seperti petani yakni menggarap tanah. Jadi dalam hal ini perlu diperjelas status pemegang hak tanah
jaluran tersebut.
©2004 Digitized by USU digital library
4



Page 5

Dengan melihat definisi oleh Mahadi tersebut, kita bisa menarik
kesimpulan bahwa dalam proses persewaan lahan bagi penanaman tembakau
oleh perkebunan, telah terjadi penggunaan lahan secara bergiliran atas bagian
tertentu dari luas perkebunan tersebut. Bagian yang digunakan ini diberikan
kepada rakyat penunggu dikerjakan setelah berakhirnya musim panen
tembakau

9

.
Sebelum mengupas persoalan ini lebih lanjut, perlu juga disampaikan
tentang apa yang disebut dengan ra’jat penunggu di sini. Menurut Mahadi, rakyat
penunggu adalah golongan penduduk yang bertempat tinggal di dekat dan di
sekitar tanah jaluran yang pada umumnya adalah kawula kerajaan pada masa
lalu atau landschapsonderhorigen.

10

Pengukuhan hak ra’jat penunggu ini atas tanah jaluran mendapat
keberatan dari pengusaha pemegang konsesi karena mereka merasa terancam,
mengingat tanah jaluran tersebut akan hilang apabila masa konsesi berakhir dan
status tanah ini berubah menjadi erfacht.

11

Penyelesaian ini tidak tuntas,
mengingat sanksi hukum tidak dimuat dalam keputusan tersebut. Sebagai
akibatnya pemerasan dan penipuan masih terus berlangsung.

9

Di sini perlu diperjelas tentang sifat dan masa tumbuh tanaman tembakau dibandingkan dengan
produk agraria lain yang dimaksudkan bagi kepentingan ekspor. Tembakau tidak ditanam secara
terus-menerus pada sebuah lahan yang telah dibuka dan disewa dari penduduk oleh pengusaha,
sehingga terdapat waktu luang atau istirahat bagi tanah untuk memulihkan kembali lapisan
humusnya. Masa istirahat ini memberikan kesempatan bagi penduduk (opgezetenen) untuk
menanaminya dengan produk pertanian yang terutama dimaksudkan memenuhi kebutuhan pangan
seperti padi, jagung, ketela, dsb. Sistem tersebut bisa menjadi pengganti dari hilangnya sumber
pendapatan penduduk tradisional lama yang sebelumnya diberi kuasa hak pakai oleh Sultan sebagai
akibat persewaan tanah kepada pengusaha perkebunan. Ini menciptakan perbedaan besar dengan
kondisi perkebunan di Jawa yang ditanami dengan (umumnya) tanaman keras jangka panjang seperti
kopi, gula, teh, nila, dsb. di mana penggunaan tanah secara terus-menerus dituntut oleh pengusaha
perkebunan. Sebagai akibatnya terjadi perubahan status penghuni tanah yang disewakan dari petani
penggarap menjadi kuli perkebunan atau buruh pabrik gula. Tentu saja fenomena ini membuat
proses dinamika kehidupan perkebunan di Jawa dan Sumatra menjadi sangat berbeda. Di Jawa
proses pertumbuhan perkebunan berkembang menjadi dua sistem, yakni sistem perkebunan pabrik
(onderneming fabricage) dan tanah-tanah partikelir (particuliere landerijen) yang menciptakan
model tuan-tuan tanah asing di tengah kehidupan petani pribumi. Lihat tentang ini J. Faez,
Particuliere Landerijen in Bewesten van Cimanoek Rivier (‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894).

10

Dengan terhapusnya sistem pemerintahan kerajaan swatantra sesudah proklamasi kemerdekaan
1945, status kawula Sultan yang diwujudkan dalam bentuk rakyat penunggu ini menjadi tidak
berlaku lagi. Hal ini semakin dipertegas dengan keluarnya UUPA tahun 1960. Namun demikian
penegasan yang diharapkan bisa diberikan oleh UUPA tersebut tidak terealisir, yakni dengan masih
kaburnya status hak milik adat atas tanah-tanah ulayat yang berkaitan erat dengan status rakyat
penunggu. Akibatnya masih sering terjadi sengketa agraria yang tidak terselesaikan setelah
munculnya peraturan tersebut. Pergolakan setelah proklamasi tahun 1945 yang diikuti dengan
terjadinya revolusi sosial di Sumatra Timur yang menghapuskan sistem kesultanan feodal Melayu
membuat status rakyat penunggu ini tidak lagi bisa bertahan, bahkan struktur feodalisme lama yang
terkait dengan pemilikan tanah di sana juga hancur bersamaan dengan penghapusan modal asing
akibat revolusi. Dengan demikian setelah kemerdekaan status penduduk semuanya sama sebagai
warga negara Republik Indonesia yang menjadi kawula pemerintah pusat RI. Lihat Mahadi, op.cit,
hal 126-127.

11

Yang dimaksud dengan hak erfpacht adalah suatu hak kebendaan untuk mengenyam, menikmati atas
suatu benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan kewajiban membayar satu pacht atau
canon untuk tiap tahunnya kepada yang mempunyainya, baik berupa uang atau hasil pendapatannya.
©2004 Digitized by USU digital library
5



Page 6

Hal ini terungkap dengan adanya tanah-tanah jaluran bagi penduduk yang tidak
memenuhi syarat atau sesuai dengan harapan penduduk. Suatu ungkapan
keluhan disampaikan oleh G. Mergana dalam harian Andalas pada tahun 1918 :
Di bawah ini saja toetoerken satoe persatoe kaberatan anak negri jang
telah dilakoeken oleh toean toean kebon soepaja djangan kelak saja ini dikataken
t.t. pembatja mengisep kabar dari oedjoeng djari sadja :
Dimana ladang jang tanahnja soeboer dan rata sedikit t.t. kebon
asingkan, itoe boeat ladang sewa, atawa boeat djoealan. Mana ladang jang tida
saberapa baik, itoelah dibagi boeat anak negeri.
Ladang-ladang dibagi oentoek anak negri, poen djangan di sangka, dibagi
oleh toean toean kebon menoeroet sepandjang boenji Contract, itoelah sekali kali
tida! Boektinja terseboet di dalam Contract ladang penoenggoel boeat anak negri
dalem satoe tangga jaitoe (1 H Are) atawa 10000 M.
Diladang j.t.s. selainnja dari pokok kajoe androng, toean kebon tanem
poela sematjem kajoe jang diseboetken (oleh anak negeri kajoe emboen).
Binatang anak negeri tida sekali boleh mengindjak tanah concessie
kectjoeali pasar (djalan), anak negeri tida boleh mengembalaken lemboe atawa
kerbaunja katanah jang diloear tanah kampoeng, itoelah sekali kali tida boleh,
menoeroet prentah toean kebon.
Disebelah satoe kebon, ada djoega dilarang anak negeri mengambilkajoe,
ditanah consessie walaupoen dipergoenakan boeat roemah tangganja.
Anak negeri dipaksa oleh toean toean kebon mengerdjaken pakerdjaan
kebon seperti mentjoetjoek tembako dan mentjari oelat. Betoel, boeat itoe
pakerdjaan diberi oepah menoeroet pendapatannja, tetapi tida lebih sabrapa dari
orang contrack, begitoelah boeat anak negeri, itoepoen disertaken poela dengan
antjeman : “Kaloe loe tida maoe tjoetjoek tembako, saja tida kasih ladang”.
Pada tahun 1918 ini bertambah poela sematjem peratoeran dari kebon
kebon, jaitoe: ladang ladang oentoek anak negeri lebih doeloe ditanemi djagoeng
kapoenjaan kebon, kamoedian sasoedah habis boeah djagoeng jang ditkoetip
oleh kebon, baroelah anak negeri bisa tanam padi.

12

Dari kutipan di atas bisa diketahui bahwa onderneming tidak mematuhi
ketentuan kontrak dengan sultan, bahwa akan menyediakan tanah jaluran yang
terbaik bagi penduduk untuk ditanami tanaman pangan. Dalam hal ini
onderneming telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban
dalam kontrak. Sultan bukannya tidak mengetahui peristiwa ini, namun tidak
mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Lihat pasal 720 BW. Erfpacht dikeluarkan pada saat banyak permohonan masuk kepada Sultan
Melayu sebagai penguasa tanah. Untuk memudahkan aktivitas perkebunan yang ada, sistem erfpacht
jangka panjang merupakan salah satu cara terbaik. Lihat “ Hoe verkrijgt men gronden in erfpacht op
Sumatra?” dalam Algemeene Landbouwweekblad van Nederlandsch Indie, tahun 1916-1917, nomor
22, halaman 7, koleksi Perpustakaan Nasional RI nomor 602.

12

Ginting Margana, “Kabratan anak negri dan toean toean kebon”, Andalas, 22 Agustus 1918.
©2004 Digitized by USU digital library
6



Page 7

Para pengusaha yang memegang konsesi tanah dari sultan mempunyai
kewajiban-kewajiban berikut ini; menyisihkan tanah jaluran setelah dipanen dari
tembakau, menyisihkan tanah untuk kampung dan menyisihkan minimal 4 bau
tanah bagi pertanian rakyat. ketentuan ini selalu dimuat dalam kontrak sewa
meskipun dalam pelaksanaan masih harus diperhatikan.

13

Dalam prakteknya
ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh pengusaha onderneming secara
konsekuen dan sultanpun tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran syarat
konsesi tersebut. Persoalan tanah yang timbul disebabkan adanya keseganan
pengusaha perkebunan untuk menyisihkan lahan (jaluran) yang seharusnya
digunakan bagi penduduk pribumi. Tanah tersebut tetap dipertahankan sendiri
dan diberikan kepada pegawainya atas dasar sewa. Tindakan ini tidak bisa
dikendalikan baik oleh sultan maupun oleh kontrolir, mengingat adanya
kesepakatan antara pengusaha perkebunan dan pemerintah. Kesepakatan ini
menyebutkan bahwa atas setiap konsesi yang dikeluarkan, seperempat tanah
yang disepakati dan separuh cukai tahunan harus disetorkan ke kas negara demi
kepentingan proyek pembangunan umum. Setelah memenuhi kewajiban ini,
pengusaha perkebunan diberi kebebasan dalam hubungannya dengan sultan.

14

Tindakan pengusaha perkebunan yang tidak mematuhi akte konsesi yang
mewajibkannya untuk memberikan tanah jaluran kepada masyarakat, ternyata
tidak dicegah oleh Sultan, namun justru membiarkannya. Hal ini disebabkan
karena sultan telah mendapat keuntungan yang besar dari pengusaha
perkebunan. Pernyataan ini bisa dibuktikan dalam tahap penyelesaian perkara
ini, yaitu dengan menyerahkan keputusannya kepada aparat pemerintah,
khususnya Kontrolir setempat.

13

Memorie van Overgave, H. D. Moyenfeld Beneden Deli, 9 April 1934, hal. 38. Keseganan
pengusaha perkebunan untuk menyisihkan lahan jaluran sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat di antara pengusaha dan petani melalui pemerintah kolonial ini bersumber pada penerapan
kebijakan agraria sebagai akibat kesulitan yang muncul dari berkurangnya lahan tembakau. Bagi
pengusaha perkebunan, keuntungan akan lebih banyak diperoleh dengan menggunakan lahan yang
ada untuk membuka koloni bagi para kuli kontrak daripada untuk menyerahkannya kepada
penduduk setempat. Di sisi lain Sultan juga merasa berkepentingan dengan bertambahnya hasil
tembakau yang berarti kenaikan jumlah setoran sewa oleh pengusaha kepadanya, daripada hasil
agraria yang diperoleh lewat kawulanya yang berstatus rakyat penunggu. Keluhan muncul dari
pengusaha kepada Kontrolir bahwa banyak juga rakyat penunggu yang tinggal di luar kompleks
perkebunan namun ikut menuntut tanah jaluran dan ini dianggap merugikan quota produksi
tembakau bagi pengusaha.

14

Memorie van 0vergave L. Kapoort, op.cit. Dalam perkembangan lebih lanjut, tanah-tanah yang
diserahkan oleh pengusaha perkebunan sebagai hasil kontrak sewanya dengan Sultan ini oleh
pemerintah digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, bangunan pemerintah, kantor
pos, gudang-gudang, sekolah dsb. Persoalan muncul karena status tanah masih menjadi hak milik
Sultan, sedangkan infrastruktur yang dibangun di atasnya menjadi hak milik pemerintah kolonial.
Akan tetapi pemerintah kolonial tidak bisa membicarakan penyelesaiannya dengan Sultan,
mengingat pemerintah kolonial merasa terikat dengan kesepakatannya kepada pengusaha
perkebunan. Hal ini terjadi di daerah Tanjungbalei dan kota pelabuhan Tanjung Tiram. Selama
tanah-tanah tersebut masih berguna bagi kepentingan pemerintah Belanda, maka status hak pakainya
masih terus dipegang oleh pemerintah sementara sebagian tanah di daerah Labuhanbatu
dikembalikan lagi karena menurut pemerintah tidak lagi efektif untuk dipertahankan pemilikannya.
Persoalan kemudian muncul ketika pemerintah kolonial digantikan oleh pemerintah nasional RI yang
harus menghadapi beberapa tuntutan dari keturunan para penguasa feodal pribumi sebagai pemegang
hak atas tanah-tanah tersebut.
©2004 Digitized by USU digital library
7



Page 8

Tengku A. Machmoed menulis sebuah artikel “PENGAROEH CONCESSIE DI
SOEMATRA TIMOER Motto” : Kapitalis Minoem Soesoe, Zelfbestuurder toeroet
memerah Ra’jat, sebagai berikut :
Menoeroet pendengaran kita, “tidak ada” terseboet dalam artikel “politiek
contract” antara radja-radja kita dengan pemerintah Belanda, bahwa djikalau
kaoem kapitaal itoe akan masoek mentjari kekajaannja di sini, mesti diberikan
tanah setjoekoepnja. 0leh sebab itoe seandainja radja-radja kita tidak terlaloe
leloeasa memberi tempat masoek kepada kapitalist itoe tentoelah kita ra’jat tidak
begini sengsara dalam peroesahaan. Adakan radja-radja itoe mendapat
hoekoeman ataoe tjatjian djika kaoem kapitaal itoe tidak diberi masoek? Kita
raja tentoe tidak! Tjoema tentoelah radja-radja kita itoe tidak lagi mendapat
poeloehan riboe roepiah, karena tertoetoepnja pintoe oentoek kapitalist itoe.
Kita pikir tentoelah radja-radja kita tidakkan senang memakan harta jang
berpoeloeh riboe itoe, kalaoe ra’jatnja sampai sengsara. Adakah senang seorang
ajah memakan harta anaknja jang didjoeal? Moengkin kalaoe radja jang tjoema
memikirkan hawa nafsoenja dan tidak memikir ra’jat itoe oempama anak laginja.
Walaupoen radja-radja itoe menerima poeloehan riboe roepiah seorang, tetapi
kita kira beloem ada dari harta jang diterima mereka dipergoenakannja oentoek
kepentingan ra’jat, ketjoeali ada seorang doea di antara baginda-baginda itoe
jang pengasih penjajang. Kesenangan yang diterima radja-radja itu adakah
artinja bagi ra’iat? Tentoe pembatja dapat djawab sendiri.
Djikalaoe kita ra’jat ini nanti soedah pergi semoea dari sini apakah radja
itu nanti masih menjadi radja djoega? Oleh sebab itoe marilah pembatja kita
tadahkan tangan kedoea boeahnja arah kelangit memohonkan koedrat Toehan
jang esa agar terpoesinglah hati radja-radja itoe kepada memikirkan keperloean
ra’iatnja soepaja aman sentosa negerinja. Dan pengharapan kita djanganlah lagi
bangsa kita teroetama anak Soematra Timoer selamanja beringin mendjadi
hamba kapitalist itoe sahadja melainkan beroesahalah sedapatdapatnja bekerdja
sendiri oentoek kita dan bersamasamalah kita pohonkan kehadapan radja-radja
kita tanah tempat beroesaha walaupoen tanah itoe soedah dalam conssesie.

15

Sengketa yang muncul ini bukan hanya menyangkut status tanah sewaan,
namun juga berkaitan dengan masalah tanah jaluran. Tanah jaluran muncul
sebagai lahan yang disisihkan setelah panen tembakau, disediakan bagi
penduduk pribumi setempat untuk lahan penanaman padi atau jagung, atau
mungkin keduanya sekaligus, dalam jangka waktu sekali panen. Dalam kontrak
sewa antara pengusaha onderneming dengan sultan, tanah jaluran ini
dimasukkan sebagai salah satu ketentuan kontrak tersebut dan disepakati
terletak di lahan konsesi. Setelah digunakan oleh penduduk pribumi untuk
menanam tanaman pangan ini, tanah itu dikembalikan kepada pengusaha
perkebunan untuk memulai lagi penanaman tembakau.

15

T. A. Machmoed, dalam Pewarta Deli, 11 Januari 1926. Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa
seorang bangsawan menulis keluhan tersebut dalam sebuah terbitan berkala. Tanpa
mempertimbangkan ideologi dan aliran politik si penulis, perlu ditegaskan bahwa para Raja
Melayu yang berkuasa pada saat itu kurang begitu memihak kepada penduduk dalam menghadapi
ambisi kekuasaan.
©2004 Digitized by USU digital library
8



Page 9

Namun tidak semua lahan konsesi milik onderneming ini dijadikan sebagai
tanah jaluran bagi penanaman padi penduduk. Perhitungan batas-batas jaluran
ini diserahkan atas dasar musyawarah dengan masyarakat kampung. Setiap
warga menerima bagian satu lahan dengan tambahan kepada penghulu sebuah
lahan selaku koordinator. Ada ketentuan bahwa yang menerima tanah jaluran ini
adalah keluarga yang sudah menikah, sehingga apabila ada bujangan yang
tinggal di desa tersebut maka dia harus segera menikah supaya menerima jatah
tanah jaluran. Namun sebagai imbangannya bagi para penerima jaluran itu,
mereka harus membayar pajak kepada pemerintah atau melakukan kerja wajib
untuk kepentingan merawat infrastruktur seperti jalan, jembatan dsb.

16

Dalam pelaksanaan kesepakatan tentang jaluran ini terdapat beberapa
problem yang mengarah pada sengketa atas tanah. Hal ini terjadi sebagai akibat
dari beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh onderneming maupun oleh
para kepala adat Melayu. Sebagai akibatnya terjadi kekurangan pangan dan
penderitaan bagi penduduk pribumi setempat. Kondisi resah dan gelisah ini
akhirnya mengarah pada protes yang diajukan kepada pejabat pemerintah
kolonial, mengingat sultan dalam hal ini tidak bisa diharapkan bantuannya untuk
terlibat dalam masalah itu.
Sumber-Sumber Konflik
Penyimpangan pertama atas tanah jaluran ini terjadi ketika perusahaan
perkebunan tidak menyerahkan tanah jaluran kepada penduduk setempat sesuai
dengan ketentuan yang dimuat dalam kontrak, melainkan menyerahkan kepada
para pekerja mereka yang menganggur setelah panen tembakau. Sebagai
akibatnya tanah-tanah jaluran ini dikerjakan oleh para pekerja bangsal, Cina dan
Jawa seperti yang terjadi di beberapa perkebunan Deli Tua, Bakala, dan
Tuntungan milik Deli Maatschappij, Arnhemia milik Rotterdam Deli dan Rimbun
milik perusahan onderneming Rimbun. Setelah masa kerja jaluran ini berakhir,
kadang-kadang para pekerja Cina ini tidak pergi, namun tetap terus berlangsung
dan bahkan mengarah pada pemberian hak bangun. Ini terjadi di Medan,
Sukarame, Arnhemia, Labuhan Deli, Kampung Baru, Pulau Brayan, Glugur,

16

Memorie van 0vergave G.L.J.D. Kok, op.cit, hal. 87. Dalam tahap akhir penyewaan lahan tersebut,
tanah-tanah jaluran yang seharusnya digunakan untuk menanam padi disewakan kepada para
pekerja bangsal, para pemilik kedai Cina dan Melayu. Dalam proses persewaan tersebut, para
kepala adat Melayu juga ikut menerima bagian dari hasil sewanya. Ini menimbulkan banyak
keluhan dari penduduk yang berhak menerima tanah jaluran yakni rakyat penunggu. Pimpinan adat
setempat tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut karena kepentingan mereka juga terlibat
dalam persewaan lahan jaluran kepada orang-orang Cina, sehingga para pejabat Belanda ikut
campur untuk mencegah terjadinya pergolakan sebagai akibat ketimpangan yang muncul dalam
penyerahan hak tanah jaluran ini. Beberapa keluhan muncul tentang penguasaan uang sewa tanah-
tanah jaluran kepada orang-orang Cina dari para pengusaha perkebunan oleh para kepala adat
Melayu ini.
©2004 Digitized by USU digital library
9



Page 10

Belawan, Kampung Besar, Sungai Agul, Hamparan Perak, Sungai Rampah,
Bedagei, Bandar Sono dan Tebing Tinggi.

17

Akibatnya beberapa ketegangan
terjadi antara penduduk setempat di sekitar perkebunan yang memegang hak
atas tanah itu (ra’jat penoenggoe) dengan para penggarap luar yang tidak sah.
Sementara itu para penggarap ini merasa bahwa mereka berhak menggarap
karena telah mendapat restu dari pengusaha onderneming. Onderneming
berdalih, bahwa tanah yang diserahkan kepada pekerja ini adalah tanah di luar
jaluran dan disewakan dengan pembayaran hasil panen padi.

18

Kasus penyimpangan dalam soal pembagian tanah jaluran yang lain
adalah, bahwa pengusaha perkebunan tidak langsung menyerahkannya kepada
ra’jat penoenggoe, melainkan kepada kepala adat Melayu yang dianggap sebagai
pimpinan rakyat setempat. Pimpinan Melayu ini tidak membagikan tanah jaluran
kepada masyarakat, namun menggarapnya sendiri atau menyewakannya kepada
para pemilik kedai dan petani sayur Cina dan Jawa. Persewaan ini dilakukan
berdasarkan kontrak yang dibuat di depan para kepala adat.

19
17

Memorie van 0vergave W.P.F.L. Winckel, op.cit, hal. 54. Langkah untuk menyelesaikan perkara
itu sebenarnya sudah diambil melalui keputusan Sultan Deli tanggal 10 Januari 1920 dan
keputusan Sultan Serdang tanggal 28 Desember 1919 untuk melepaskan tanah-tanah liar bagi
penanaman tanaman pangan. Diharapkan agar tanah seluas 500 bahu di daerah Serdang bisa
berproduksi untuk menutup kebutuhan pangan penduduk, namun ternyata hasilnya terlalu kecil
sehingga dibuat ketentuan untuk menanami padi minimal seluas ¾ bagian. Namun demikian perlu
diawasi penggunaannya oleh Kontrolir karena penghulu sering meminta jatah lebih banyak lahan
dari tanah-tanah yang disediakan tersebut. akibatnya Sultan Deli harus kembali mengeluarkan
keputusan tanggal 1 Juli 1921 nomor 80 yang menyatakan bahwa para kepala adat ini tidak boleh
mengambil lebih dari 25% jatah tanah jaluran dalam bentuk uang sewa yang menjadi hak
penduduk setempat.

18

Memorie van 0vergave N.J. Ruychaver, Kontrolir Beneden Deli 30 Maret 1926, hal. 36. Alasan ini
digunakan untuk menolak penduduk setempat menggarap jaluran karena dianggap mereka tidak
mampu membayarnya. Pengusaha perkebunan menggunakan standard pembayaran hasil sewa
tanahnya oleh para petani sayur Cina bekas kuli kontrak yang tinggal di sana. Harga sewa padi ini
harus dibayar dengan hasil panen padi namun harus disesuaikan dengan harga setoran dari orang-
orang Cina ini. Di sisi lain para petani Cina tersebut juga menjadi konsumen pohon-pohon milik
penduduk untuk dijual hasilnya ke Medan. Akibatnya rakyat mengadukan kasus ini kepada pejabat
pemerintah. Tentang ini lihat artikel “Tanah Djaloeran”, dalam harian Benih Merdeka, 25 Mei
1920.

19

Memorie van 0vergave N.J. Ruychaver, Ibid, hal. 36. Persoalan menjadi bergeser ketika keabsahan
para petani Cina yang menghuni tanah tersebut diragukan kebenarannya. Langkah segera diambil
dengan mengadakan pendataan yang menetapkan adanya pendaftaran hak menghuni melalui
pembayaran sejumlah uang tertentu oleh orang-orang Cina. Mengingat orang Cina adalah kawula
pemerintah Belanda, maka pembayaran tidak disetorkan kepada pengusaha perkebunan, Sultan
atau kepala adat Melayu setempat namun masuk ke kantong pemerintah kolonial. Hal ini hanya
bisa menyelesaikan sementara saja, namun persoalan masih berlanjut mengingat orang-orang Cina
merasa tidak bertanggungjawab dengan Sultan maupun penduduk pribumi, sementara penduduk
pribumi memandang orang-orang Cina ini belum sah menghuni tanah mereka karena belum
memenuhi kewajibannya. Konflik ini segera meledak setelah pasca kemerdekaan yang
menyingkirkan kekuasaan kolonial dan mengakibatkan timbulnya ketegangan dalam status
penghunian tanah oleh para bekas kuli kontrak Cina ini.
©2004 Digitized by USU digital library
10



Page 11

Bekas kuli Cina ini menimbulkan masalah karena mereka menghuni
tanah-tanah milik sultan atau penduduk tanpa izin. Akibatnya sering muncul
konflik ketika mereka harus meninggalkan tempat itu. Kondisi ini baru berakhir
setelah ada petak-petak khusus yang ditunjuk untuk pemukiman mereka dan
sebagai jaminan, mereka harus menyisihkan hasil kerja kepada penduduk
setempat atau pemerintah tempat mereka bermukim.

20

Laporan pertanggungjawaban D.F. Pronk, Controleur van Beneden Deli
Oostkust Sumatra menyebutkan : “Dari informasi yang dikumpulkan tentang hal
ini pada tahun 1921 terbukti bahwa pada tahun tersebut kepada pemegang hak
diberikan tanah seluas 2100 bahu jaluran; yang disewakan oleh perusahaan pada
penduduk seluas 900 bahu jaluran, sisa jaluran yang lain disewakan atau secara
cuma-cuma dipinjamkan kepada pegawai atau pendatang baru yang tinggal di
perkebunan itu. Jumlah ini pada tahun 1921 mencakup seluruh jaluran.
Sehubungan dengan penyewaan jaluran kepada penduduk kampung sampai
sekarang ada aturan bahwa penduduk ini kepada perkebunan harus
menyerahkan 100-150 kantong padi per jaluran, dimana mereka menerima upah
antara f 7 sampai f 10,50. Namun peraturan ini selalu memberi jalan bagi
pemerasan, penipuan dan ketidakadilan, sehingga perkebunan sering
menyerahkan penanganannya kepada pejabat pribumi sementara juga kepala
adat dan penghulu tidak bisa diabaikan dengan membebani penduduk dari uang
sewa dan penyewaan jaluran untuk memetik keuntungan yang berasal dari
penyewaan jaluran. Atas dasar ini Sultan Deli dalam putusannya tanggal 1 Juli
1921 No.80 menetapkan bahwa para kawulanya tidak boleh menawarkan lebih
dari 25% hasil sebagai uang sewa untuk satu jaluran. Sampai sekarang
keputusan ini belum bisa berjalan, terutama yang menyangkut hukuman atas
pelanggaran; seperti surat saya kepada Asissten Residen Deli-Serdang Nomor
5361/GZ tanggal 4 Agustus 1922 jo. Nomor 7028/GZ tanggal 9 Agustus 1921.
Dengan tujuan untuk memungkinkan perkebunan membuat peraturan sendiri,
komisi dibentuk yang terdiri dari seorang wakil pemerintah Eropa, pengusaha
pribumi dan perkebunan yang harus menafsirkan nilai jaluran untuk bisa
menentukan nilai sewanya (Asissten Residen Deli dan Serdang Nomor 6594/GZ
tanggal 9 November 1922)”.

21
20

Memorie van Overgave, D.F. Pronk, op.cit, hal. 33. Namun demikian persoalan ini belum berakhir
mengingat adanya peristiwa mirip yang terjadi. Perkara baru muncul ketika penduduk pribumi dari
luar daerah ikut menjadi penguasa lahan jaluran tersebut. Hal ini terjadi ketika penduduk pribumi
yang berasal dari luar daerah itu tinggal dalam jangka waktu lama dan memberikan modal kepada
penduduk pribumi setempat untuk menanam karet sendiri. Lama-kelamaan tanah-tanah tersebut
beralih penguasaan dari penduduk pribumi setempat (rakyat penungu) kepada penduduk pribumi
lain, dalam hal ini para bekas pekerja perkebunan orang Jawa. dengan demikian dari sudut
pandang status, penduduk pribumi setempat jelas tidak diuntungkan. Di sisi lain ada tuntutan yang
tidak bisa dipenuhi ketika petani kecil setempat dipaksa harus memiliki lahannya sendiri untuk bisa
mengelolah usahanya. Periksa Memorie van Overgave Reuvers, Kontroleur van Beneden Deli 15
Maret 1926 (koleksi MvO serie Ie, ANRI Jakarta) halaman 46.

21

Memorie van Overgave, D.F. Pronk, op.cit, hal. 34. Sebagai tindak lanjut untuk mencegah kondisi
buruk itu, ada usaha bagi pembentukan komisi yang terdiri atas wakil penguasa Eropa, Sultan dan
pihak perkebunan dalam rangka menafsirkan nilai jaluran dengan maksud agar bisa menentukan
nilai sewanya. Di sisi lain pemerintah Eropa mulai berpikir untuk menempatkan para bekas kuli
kontrak yang sudah selesai masa kerjanya di tempat-tempat penampungan terpisah (kolonisasi)
seperti di Sisir Gunting, Paluh Kurau, Sungaiyu dan Paluhmana. Harapan besar dilontarkan supaya
dengan proses kolonisasi tersebut, ikatan kerja yang eksploitatif dan merugikan bagi rakyat
penunggu bisa dihindari.
©2004 Digitized by USU digital library
11



Page 12

Berdasarkan keterangan Pronk, telah terjadi apa yang disebut multi-
eksploitasi dengan korban penduduk setempat yang tinggal di onderneming.
Sementara di sisi lain penduduk pendatang bersama para pegawai perkebunan
diberi hak untuk menggarap tanah jaluran, meskipun sebagian hasilnya
disetorkan kepada onderneming dengan alasan bahwa onderneming telah
menyewa tanah itu dari sultan dan membayarkan pajak mereka kepada
pemerintah. Namun hal ini membuat marah penduduk setempat, dengan sasaran
onderneming dan penduduk pendatang. Untuk mencegah terjadinya konflik
terbuka, pihak penguasa baik sultan maupun pemerintah kolonial berusaha
melindungi penduduk dengan mengeluarkan keputusan formal seperti yang
disebut dalam laporan Pronk.
Keberatan yang diajukan oleh penduduk setempat kepada pimpinan
Melayu dijawab dengan ketentuan bahwa apabila penduduk setempat bersedia
menyerahkan antara 100-150 kantong padi per jaluran (tolak), yang setara
dengan nilai antara f 7,50 sampai f 10,50 maka penduduk setempat (ra’jat
penoenggoe) bisa menggarap tanah jaluran ini. Tingginya harga yang
ditawarkan, yang sering membuka peluang bagi pemerasan, penipuan dan
ketidakadilan, sangat membebani penduduk sehingga menganggap penggarapan
tanah jaluran tidak mungkin mereka lakukan. Pihak onderneming menyerahkan
penanganan persoalannya kepada pejabat pribumi setempat, namun para kepala
adat dan penghulu ini justru menambah beban penduduk itu.

22

Pertikaian tanah jaluran memuncak pada tahun 1921 dan sultan dianggap
sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sultan baru menyidangkan persoalan ini
di Kerapatan pada tanggal 27 Nopember 1928. Asisten Residen Deli-Serdang
menghendaki agar kerapatan mengakui tanah-tanah dengan batas-batas yang
jelas sebagai hak penduduk kampung besar, namun dengan ketentuan setiap
orang hanya diberi jatah 2 bau tanah. Tanah-tanah harus ditetapkan kembali
batas-batas pembagiannya mengingat batas-batas lama telah hilang akibat
banjir. Keputusan ini ditolak oleh penduduk setempat dengan alasan kurang luas
untuk bisa menghidupi mereka. Baru setelah adanya jaminan dari karapatan
bahwa hak-hak penduduk atas tanah ini tidak bisa diganggu oleh pemegang
konsesi, mereka menerimanya.

23

Namun jaminan dari kerapatan agar hak
penduduk tidak terganggu tidak terealisasi, terutama yang menyangkut
hukuman atas pelanggaran terhadap penyerahan tanah jaluran kepada bekas
kuli kontrak Cina, masih menimbulkan kekecewaan rakyat dan ditambah dengan
kasus penipuan oleh penghulu adat yang memihak perkebunan. Sebagai
akibatnya situasi menjadi tegang.

22

Ibid, hal. 35. Ini terbukti dari jumlah uang yang harus diterima penduduk sebanyak f 7-10,50 dari
hasil penyerahan 100-150 kantong padi per jaluran. Apabila dijual tanpa melewati para kepala adat
tersebut, penduduk akan menerima jauh di atas nilai itu. Namun mengingat bagi koordinasi
pengelolaan tanah jaluran ini diserahkan kepada para kepala adat, maka dalam hal ini penghulu dan
kepala adat berperan penting dalam eksploitasi ekonomi atas hasil tanah jaluran demi kepentingan
kantong sendiri.

23

Memorie van 0vergave J. Reuvers,

Kontrolir Beneden Deli 15 Maret 1926

hal. 50-55; lihat juga,
Memorie van 0vergave J.W. Burger, Kontrolir Beneden Deli, 8 Pebruari 1932 hal. 13.
©2004 Digitized by USU digital library
12



Page 13

Protes-protes segera disampaikan oleh penduduk setempat kepada
pemerintah kolonial yang segera memberikan perhatian dengan mengirimkan
Inspektur Urusan Agraria Du Marchie Servaas ke Sumatera Timur untuk
menyelidiki sejumlah keluhan yang menyangkut tanah antara penduduk
setempat dan perkebunan. Menurut Du Marchie Servaas penyelesaian yang
terbaik bagi masalah sengketa tanah ini adalah perubahan status dari konsesi
menjadi hak erfacht.

24

Namun karena semua persoalan itu telah mengambang
bertahun-tahun dan berkali-kali diselidiki oleh pemerintah setempat, maka
penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara cepat.
Du Marchie Servaas membuat Memorandum tanggal 31 Maret 1929 yang
kemudian disampaikan oleh Gubernur Sumatera Timur kepada pengusaha
onderneming tembakau Deli dan kepada persatuan pengusaha onderneming
karet di Sumatera Timur. Isinya antara lain agar dilakukan perundingan antara
pemerintah dan pengusaha onderneming mengenai pengalihan konsesi-konsesi
menjadi hak erfacht atau sewa jangka panjang.

25

Dengan berakhirnya akte
konsesi maka perlu diperhitungkan kepentingan tanaman tembakau atau
kepentingan tanaman padi penduduk.

26

Du Marchie Servaas memusatkan
perhatiannya untuk menambah bagian penduduk setempat atas tanah dan
mengusulkan pengurangan daerah konsesi tembakau secara menyeluruh
sebanyak 12,5% dan sewa jangka panjang harus dibatasi selama 50 tahun. Hal
ini menimbulkan kemarahan dari para pemilik onderneming, dan mereka
bertahan agar sewa jangka panjang selama 75 tahun dihitung sejak berakhirnya
masa konsesi.

27
24

“Onderzoek over Grondkwestie”, Deli Courant, 20 Maret 1929. Yang dimaksud dengan erfpacht
adalah hak guna usaha sebagai hak untuk menikmati sepenuhnya hasl pengolahan barang tidak
bergerak atau tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik
tanah atau pemegang hak tanah tersebut sebagai pengakuan tentang kepemilikan hak, baik dalam
bentuk uang maupun hasil bumi. Pemegang hak erfpacht ini berhak menikmati segala hak yang
terkandung dalam hak kepemilikan tanah dalam usahanya namun tidak boleh mengurangi nilai tanah
tersebut seperti melakukan penggalian batu atau bahan tambang di dalamnya. Lihat Engelbrecht,
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Jakarta, PT. Ichtiar Baru-Van
Hoeve, 1989) hal. 450. Menurut pengertian hukum perdata modern hak erfpacht tersebut diserahkan
secara formal atas dasar kontrak sewa antara dua pihak dan diakui keabsahannya melalui peraturan
hukum tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini tidak bisa disamakan dengan hak
sewa yang dimiliki oleh kawula raja dalam sistem kepemilikan tanah feodal tradisional yang
mengakui raja sebagai pemilik seluruh tanah dan rakyat adalah pemegang hak pakai atau hak
sewanya. Lihat Peter Butt, Land Law (Sydney, LBC Information Services, 1996) hal. 60-61.

25

J.G.W. Lekkerkerker, Consessies en erfpachten voor landbouwondernemingen in de
Buitengewesten, Groningen, 1928 hal. 66-70.

26

Memorie van Overgave, S. Bouman, Afdeling Deli-Serdang 1 Desember 1929, hal. 6.

27

Karl J. Pelzer, op.cit, hal. 122. Bagi para pengusaha perkebunan tembakau, sewa tanah untuk
kepentingan perkebunannya pada mulanya mencapai 99 tahun. Namun karena dirasa terlalu lama
untuk dilaksanakan oleh seorang pengusaha dan seringnya terjadi kesulitan dalam perpanjangan
kontrak yang akan dilaksanakan oleh pengusaha baru, pemerintah Belanda melakukan pengurangan
masa kontrak. Setelah mengadakan perundingan dengan para pengusaha perkebunan dan Sultan,
masa kontrak itu ditetapkan maksimal menjadi 75 tahun pada tahun 1892. Dalam masa pemerintahan
Republik Indonesia, masa berlakunya hak guna usaha ini dalam UUPA tahun 1960 diperpendek
menjadi 25 tahun untuk individu atau 35 tahun untuk perusahaan bagi suatu periode dan bisa
diperpanjang lagi sampai 25 tahun berikutnya setelah melewati prosedur yang ditetapkan oleh BPN.
©2004 Digitized by USU digital library
13



Page 14

Ketika beberapa konsesi telah mendekati akhir masa berlakunya, maka
muncul tuntutan dari penduduk terhadap hak atas tanah mereka di bekas tanah
konsesi antara lain Kebun Mandi Angin yang berakhir pada tanggal 31 Desember
1931, Sungai Braas yang berakhir pada 31 Mei 1932, Tanjung Balai berakhir
pada 4 November 1937 dan Sungai Krio yang berakhir pada 1 Juli 1936. Semua
perkebunan ini adalah milik perusahaan tembakau Arendsburg, yang akan
mengalihkan konsesinya menjadi hak sewa jangka panjang/erfacht.

28

Permasalahan lain yang memperumit sengketa pertanahan di Sumatera
Timur adalah persoalan kolonisasi. Kolonisasi merupakan suatu kompleks lahan
yang disediakan untuk menampung para pekerja perkebunan yang berasal dari
berbagai tempat seperti buruh Jawa, Banjar, Cina, dsb. Kolonisasi dibuka di
antaranya di kompleks Sisir Gunting pada tahun 1920 untuk menampung para
pekerja Banjar. Kemudian juga di tanah perkebunan Percut dibuka kolonisasi.
Kedua lahan ini sebelumnya adalah kampung Sisir Gunting dan Paluh Kurau yang
disewakan oleh Sultan Deli tanggal 7 Mei 1919 kepada pemegang konsesi untuk
para penanam padi Banjar, kemudian ditambah dengan kampung Pematang
Serai. Dari pembukaan lahan ini sultan melalui perantaraan Gubernur menerima
uang sebesar f 7.300,-. Lahan yang sudah diduduki oleh penduduk setempat itu
dijadikan daerah kolonisasi, sementara melalui Keputusan Sultan tanggal 10
Januari 1920 yang disetujui oleh Gubernur Pantai Timur Sumatera tanggal 4
Pebruari 1920 tanah-tanah liar disediakan sebagai pengganti bagi penduduk
yang tersingkir.
Tanah-tanah liar ini dikeluarkan dengan akte dari sultan (grant).

29

Lahan
kolonisasi ini tetap dihuni oleh para pekerja perkebunan setelah kontrak mereka
berakhir. Dengan demikian tanpa status yang jelas mereka bisa disebut sebagai
penghuni liar. Mereka yang masih bertahan ini mengundang juga para pendatang
luar (imigran) masuk ke daerah itu, khususnya orang-orang Batak Toba

30

. Status
ini terutama diberikan oleh penduduk setempat yang merasa tergusur atas
kedatangan mereka. Dalam hal ini tidak ada tindakan baik dari pihak sultan
maupun pemerintah kolonial dan pengusaha onderneming yang melakukan kolusi
dengan menciptakan lahan-lahan tanpa status yang jelas.

28

Memorie van Overgave, Bouman, op.cit, hal. 7.

29

Memorie van 0vergave S. Bouman, ibid, hal. 10; lihat juga, Mv0 J. Reuvers, Deli 15 Maret 1926, hal.
56. Seperti yang telah disebutkan dalam teori pemilikan tanah vorstdomein, di tanah-tanah Melayu
khususnya di wilayah Kesultanan Melayu Sultan dianggap sebagai pemilik semua tanah dan berhak
untuk membagi-bagikan tanah tersebut kepada kawulanya. Jenis tanah yang dibagikan itu disebut
sebagai karunia Sultan (grant Sultan). Persoalan baru muncul ketika kekuasaan Sultan mulai diambil
alih oleh pemerintah Belanda dan Kontrolir menjadi pejabat tertinggi Belanda yang ditempatkan
uintuk menggantikan Sultan. Kontrolir kemudian sering juga membagi-bagikan tanah yang dianggap
sebagai milik pemerintah kepada penduduk petani sebagai jalan keluar sengketa antara petani dan
perkebunan. Tanah ini disebut sebagai grant Controleur.

30

Menurut pengalaman yang diperoleh, orang-orang Batak Toba tergolong sebagai etnis Batak yang
tekun dan kuat dalam menggarap tanah untuk kepentingan produktivitas. Orang-orang Batak Toba
mulai membanjiri daerah Pantai Timur Sumatra dan bermukim di hampir semua wilayah. Di
Simalungun misalnya orang-orang Batak Toba didatangkan oleh pemerintah kolonial untuk
menggarap sawah-sawah milik raja-raja Simalungun dan membuka pemukiman di daerah Bah
Bulian. Semakin lama jumlah mereka bertambah banyak dan akhirnya melebihi jumlah penduduk
asli Simalungun sendiri. Lihat J. Tideman, Simeloengoen (‘s Gravenhage, Van Doesburgh, 1922).
©2004 Digitized by USU digital library
14



Page 15

Persoalan pertanahan menjadi sumber kekacauan dan kebingungan, juga
menjadi sumber pemerasan dan penipuan. Perubahan status hukum dari konsesi
menjadi hak erfacht telah menjadi bahan pembicaraan sehari-hari. Untuk
mengatasi persoalan ini dibentuk Kantor Urusan Agraria.

31

Kantor Urusan Agraria
yang dibuka di Medan kemudian menunjukkan pekerjaan yang sangat
bermanfaat dengan menetapkan secara cermat hak milik tanah bagi penduduk
setempat.
Pertama-tama sistem ini diterapkan di daerah perkebunan, yang
penggunaannya selama bertahun-tahun telah berlangsung, sehingga bisa
diterbitkan bukti tertulis kepada yang bersangkutan seperti grant untuk tanah-
tanah garapan di luar pusat pemukiman.

32

Dalam pelaksanaan pemberian grant
yang dikeluarkan oleh sultan, terdapat beberapa kekacauan, antara lain
dikeluarkannya dua grant untuk satu petak tanah yang sama. Hal ini terbongkar
di depan sidang karapatan ketika telah diajukan dua bukti pemberian untuk
sebidang tanah yang sama, dimana salah satu bukti itu memiliki Cap Sultan
palsu. Selain itu terjadi sengketa hukum, dengan adanya pemberian ganda,
seperti yang dimuat dalam Surat Kontrolir Pronk kepada Tengku Besar, Nomor
346/GZ tanggal 11 Januari 1923. Karena banyaknya perbedaan model yang
menyangkut isi dan persyaratan perolehan grant, maka banyak penduduk
setempat yang menggelapkan hak atas tanah ini, tidak memiliki bukti pemberian
atau surat keterangan grant atas namanya. Sebagai penyelesaian diputuskan
dalam sidang para Raja Melayu bahwa pemegang hak ini akan diakui, apabila
memiliki surat keterangan tertulis atas namanya sebagai bukti.

33

Dalam
pelaksanaan keputusan tersebut, kendala segera dihadapi karena untuk
membuktikan kebenaran dan keabsahan surat pemilikan grant tersebut, tanah-
tanah itu untuk sementara harus disita dari pemiliknya. Akibatnya banyak orang
yang tidak mau membuktikan surat keterangan itu dan diam-diam
menyewakannya kepada pendatang non-pribumi. Untuk mengatasi kerumitan
yang terjadi ini, pemerintah Belanda mengambil keputusan dengan mengganti
grant sultan melalui grant kontrolir.

34
31

Memorie van Overgave, D.F. Pronk, op.cit, hal. 30. Nama aslinya adalah het Kantoor voor
Agrarische Zaken dan dibiayai oleh anggaran daerah. Kantor ini berada di bawah pimpinan asisten
residen yang dibantu oleh dua orang kontrolir agraria. Pembiayaan bagi anggaran kantor ini
diperoleh selain dari subsidi pemerintah juga bantuan dari para pengusaha perkebunan. Arti penting
kantor ini segera meningkat pesat dengan bertambahnya kesibukan dalam tugas-tugas yang harus
dihadapi, yang terbukti dari tntutan bagi perluasan kantor urusan agraria itu bersama jumlah
pegawainya.

32

Memorie van Overgave, H.E.K. Eserma, Asisten Residen van Deli-Serdang, 21 September 1921,
hal. 32. Pengeluaran bukti tertulis ini sangat membantu dalam penyelesaian sengketa kepemilikan
tanah dan memperjelas batas-batas wilayah. Kantor catatan agraria ini kemudian dirubah menjadi
kadaster.

33

MvO, D.F. Pronk, op.cit, hal. 32. Hal ini menunjukan arti pentingnya kedudukan dan status
Kontrolir di daerah Sumatra Timur khususnya dan luar Jawa umumnya setelah tahun 1910 atau
Pax Neerlandica. Kontrolir dianggap sangat strategis karena dia adalah pejabat Belanda yang
langsung berhubungan dengan para penguasa pribumi dan penduduknya. Ini menunjukan
penurunan luas wilayah raja-raja pribumi yang disamakan statusnya dengan pimpinan suatu
Onderafdeeling, berbeda dengan raja-raja Jawa yang disejajarkan kedudukannya dengan penguasa
suatu Karesidenan. Pada masa Orde Baru kedudukan ini diteruskan dengan pemberian status dan
jabatan bupati atau camat untuk penguasa daerah bekas raja-raja swatantra di luar Jawa, sedangkan
bagi penguasa daerah bekas raja-raja Jawa diberi pangkat dan kedudukan sebagai Gubernur.

34

Lihat, Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1925 Nomor 474.
©2004 Digitized by USU digital library
15



Page 16

Berbeda dengan grant sultan, grant kontrolir khusus diberikan di pusat
pemukiman oleh pimpinan Onderafdeling atas nama sultan. Grant ini harus
memuat bukti persetujuan Gubernur kepala wilayah dan didaftar secara khusus
penerimanya kepada kontrolir yang mengeluarkan grant ini. Hak bangun
diberikan di pusat pemukiman dan sekitarnya. Pendaftaran ini dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya dua grant atas tanah yang sama.

35

Langkah
pemerintah ini juga tidak mampu menuntaskan seluruh persoalan karena justru
pemilikan menjadi semakin tidak pasti dan dari kekosongan itu akhirnya
tergantung pada pendapat sultan atau kontrolir apakah hak miliknya bisa diakui
secara hukum. Para pemilik grant sultan lama memiliki semacam hak milik
individu atas tanah ini, sementara grant kontrolir hanya dikeluarkan untuk
jangka waktu tertentu. Selain itu sebagian besar penduduk masih menghuni
tanah-tanah yang ada tanpa surat keterangan tertulis, termasuk juga masalah
penghunian tanah tidak sah oleh orang-orang Cina penyewa yang sering terjadi.
Meskipun persoalan antara pemegang konsesi dan masyarakat telah
berakhir, namun persoalan antara sultan dan pemegang konsesi lain muncul di
Percut. Hal ini bersumber pada kondisi banjir yang juga merugikan tanah konsesi
milik perusahaan onderneming tembakau Arendsburg yang membuat kanal bagi
penyaluran air di perkebunannya. Pembuatan kanal ini melewati tanah sultan
yang tidak disewakan. Sebagai penyelesaian, tanah ini dikembalikan oleh
perusahaan tembakau Arendsburg kepada sultan dengan tekanan pemerintah
kolonial. Namun sultan wajib menjadikan tanah ini sebagai daerah pemukiman
kolonisasi bagi para pekerja perkebunan tersebut.

36

Status tanah yang dijadikan
daerah kolonisasi ini juga dirubah menjadi erfacht, dan bukan konsesi.

37

Kasus sengketa serupa juga terjadi atas Kampung Kuala Bakala yang
terletak di tanah konsesi perkebunan Padang Bulan. Warga kampung
mengajukan protes kepada Gubernur Sumatera Timur tanggal 6 Juni 1928
karena lahan pertanian mereka telah didesak oleh onderneming. Dari penelitian
yang dilakukan kemudian oleh pemerintah terbukti bahwa daerah konsesi
perkebunan Padang Bulan ini bersumber dari dua kontrak dengan Sultan Deli,
yang dibuat pada tahun 1869 dan 1872. Kontrak ini menunjukkan tanah-tanah
mana yang dikuasai oleh perusahaan onderneming seluas 3412,87 bahu
termasuk wilayah kampung Kuala Bakala. Sultan Deli mengizinkan perluasan
lebih lanjut dengan catatan penduduk diberi sedikit tanah sebagai sisanya. Dalam
pelaksanaannya onderneming semakin mendesak kebutuhan tanah penduduk.
Gubernur Sumatera Timur memutuskan lewat suratnya Nomor 2238/AZ tanggal
6 Desember 1928 agar perkebunan menyisihkan tanah bagi penduduk. Namun
pihak perkebunan tidak bersedia dengan alasan kebutuhan bagi pemukiman
tenaga kerjanya. Penyelesaian yang diambil oleh pemerintah adalah menunjuk

35

Mv0. Winckel, op.cit, hal. 51-52. Ini bisa dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Sultan dan
Residen yang akan membagi masing-masing wewenang dalam mengeluarkan grant ini. Dalam
kesepakatan tersebut diputuskan bahwa grant yang tidak tercatat akan dianggap batal dan tidak
berlaku.

36

Memorie van Overgave, Bouman, op.cit, hal. 10.

37

Hak erfacht ini dibatasi maksimal 3500 bahu dengan masa sewa 75 tahun. Permintaan hak erfacht
oleh pemegang konsesi kepada sultan harus dilakukan melalui Residen yang sebelumnya akan
mempertimbangkan dampak-dampaknya setelah menerima laporan komisi penyelidik yang
dibentuknya. Namun pada kenyataannya sering penyelidikan dan pengukuran ini tidak dilakukan
mengingat kesulitan lahan yang diminta. Erfachtregelen voor Zelfbestuurder in Buitenbezittingen,
dalam Indische Gids, jilid I, tahun 1919, hal. 788.
©2004 Digitized by USU digital library
16



Page 17

beberapa kampung seperti Pulau Brayan, Titipapan, Kampung Besar,
Labuhandeli, Belawan, Hamparan Perak dan
Sunggal sebagai tempat-tempat dengan hak bangun untuk penampungan
tenaga kerja perkebunan, dimana mereka juga memperoleh petak tanah bagi
usaha pertanian kecil. Semua ini dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari
Sultan Deli.

38

Dari kedua kasus tersebut di atas bisa dijelaskan bahwa kegiatan
onderneming dalam melakukan usahanya sering melakukan pelanggaran atas
luas tanah yang dimuat dalam surat perjanjian yang telah dibuat. Perluasan
usaha dan kebutuhan untuk memukimkan tenaga kerja mereka menjadi faktor
utama yang mendasari perluasan sepihak lahan itu dengan mengorbankan tanah
kampung penduduk. Sultan yang juga ikut menandatangani kontrak, tidak
membantu penduduk setempat dalam menemukan penyelesaian, sehingga
penduduk kemudian berpaling kepada pejabat kolonial dengan harapan bisa
memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka.

39

Persoalan tanah lain selama masa onderneming juga muncul sehubungan
dengan para pemukim pendatang, dalam hal ini orang-orang Batak Toba. Seperti
diketahui, pemerintah Belanda sengaja mendatangkan orang-orang Batak Toba
ke Sumatera Timur sebagai tenaga penggarap tanah dan memberinya mereka
tanah-tanah yang dimintakan dari sultan. Untuk ini, tanah-tanah jaluran
sebagian diserahkan kepada para kepala adat oleh onderneming setelah panen
tembakau. Para kepala adat ini tidak membagikan tanah yang ada kepada
penduduk warganya, namun menyuruh warganya mengerjakan tanah itu untuk
kepentingan penghulunya sendiri. Tentu saja hal ini sangat membebani warga,
seperti yang bisa dilihat dari keluhan yang dimuat dalam harian Benih Merdeka
di bawah ini :
Tangis ratapnja Batak Karo di Loehak Langkat Hoeloe
Pada soeatoe hari saja lihat 4 orang laki-laki Batak melintas hendak pigi ke
Bindjai; saja dengar tjakap mereka itoe satoe sama lain katanja – “Bagaimana ini
hal? Apa kita raajat maoe diboenoeh oleh kepala-kepala kita jang lebih tinggi?
Tjoebalah soedara fikir, inilah mahalnja makanan. Oesahkan kepala-kepala kita
hendak memberi petoendjoek pada kita boeat djalan kehidoepan, tetapi mereka
penghoeloe-penghoeloe kita masing-masing membuat actie yang menekan dan
bikin mati kita ampoenja kehidoepan.
Bagaimana saja tidak bilang begitoe? Tjoba soedara fikir didalam segala roepa
kita ditindis betoel-betoel oleh kita ampoenja penghoeloe; sedjak moelai dari hal

38

Gouvernoor 0ostkust Sumatra Besluit 31 Desember 1917 Nomor 803 dan 1 Nopember 1922
Nomor 1738; Lihat tentang penyelesaiannya dalam Memorie van 0vergave Kontrolir J. Reuvers
op.cit., hal. 56; lihat juga, Memorie van 0vergave H.D. Moyenfield, Controleur Beneden Deli 9
April 1934, hal. 41. Kebijakan Gubernur ini lebih banyak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
kembali kerusuhan dan pergolakan seperti yang terjadi di daerah Sunggal pada awal perluasan
usaha perkebunan tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan penduduk setempat untuk bisa
bermukim dan bercocok tanam dalam rangka memenuhi tuntutan hidupnya, jaminan keamanan
bagi para pengusaha beserta para pekerjanya akan bisa ditegakan dari konflik dan gangguan
penduduk pribumi setempat.

39

“Pergerakan Ekonomi Sumatra”, Pewarta Deli, 5 Maret 1928. Para pejabat pemerintah kolonial di
daerah tersebut biasanya tampil sebagai pemegang keputusan yang menentukan dan menjadi
penengah dalam sengketa agraria. Tindakan ini lebih banyak diambil bukan karena para pejabat
kolonial bersimpati kepada penduduk pribumi, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan
keamanan untuk menghindari terjadinya pemberontakan dan kerusuhan yang akan merugikan
keuangan kolonial.
©2004 Digitized by USU digital library
17



Page 18

jang ketjil hingga sampai pada hal jang berpenting sekali; kita orang ada
dikotak-katikkan oleh itoe penghoeloe-penghoeloe. Apa maoe diboenoeh oleh
kepala jang tertinggi kata saja. Masakan radja tidak tahoe itoe hal (perboeatan
itoe penghoeloe) jang demikian? Kalaoe ia tidak tahoe terang sekalian mereka
mendengarkan rapport penghoeloe sadja dengan tidak soeka periksa apa ada
yang dirapport itoe penghoeloe benar atau tidak.
Tjoba radja periksa betoel-betoel rapportnja penghoeloe-penghoeloe tentang
djaboe-djaboe boeat goena berbagi ladang pertanaman padi saban tahoen,
dapatlah kelak ia bertemoe dengan actie penghoeloe itu, bagaimana soenglapnja
main comedie mendjoeal nama-nama beberapa lelaki jang beloem pernah kawin
diseboet dalam rapportnja ada seorang jang berdjaboe (lelaki-bini) demikian
djoega perempoean jang masih perawan toelen diseboet rapportnja ada berlaki,
soepaja dapat djaloeran perladangan. Tapi setelah dapat adakah diberikan itoe
djaloeran pada adresnja? Apa itoe boekan tipoe namanja goena dirinja?
Diantara djaloeran jang ada berhak masing-masing, itoepoen dikoeasai oleh
penghoeloe poela jaitoe siapa jang ia sajang orang jang soeka mendjilat tapak
kakinja, itoelah orang jang dapat memilih jang baik, sedang orang jang tidak
soeka mengjilat dikasi sadja dimana
tanah ombang meterban. Soeda pula
habis ketaman padi, disitoe ada lagi satoe matjam actie penghoeloe itoe, jaitoe
kalau maoe djoeal padi tidak boleh pada orang jang lain, melainkan kepada
penghoeloe dengan harga jang soedah ditentoekan oleh penghoeloe itu sendiri.
Begitoe djoega halnja didalam pertanaman djagoeng ini, itoe penghoeloe kita
hampir disegenap kampoeng mendjalankan actie begitoe. Apa tidak lebih baik
kita masoekkan permintaan sama Sjarikat PBK di Loehak Langkat Hoeloe?

40

Seperti yang disebutkan dalam tulisan di atas, sultan yang dilapori oleh
rakyat tentang kecurangan dan pemerasan oleh penghulu tidak bertindak atau
memperhatikan persoalan itu. Hal ini dikaitkan karena di antara orang Batak
Karo ada keyakinan, bahwa suku dan pimpinan adatnya sebagai wakil dari marga
menjadi pemilik tanah dan bukan sultan. Sultan menganggap desa-desa Batak
Karo ini sebagai bentuk kekuasaan otonom. Jika orang Batak Karo ingin
membuka sawah maka dia hanya wajib memberitahu kepala adatnya. Kepala
adat ini diangkat dan dipecat oleh karapatan, karapatan dusun dan karapatan
urung.
Di sisi lain pemerintah kolonial yang menerima laporan ini mencari
sumber kesalahan dari dua sisi yaitu tidak jelasnya batas pemisah di daerah
Langkat antara daerah kampung Batak Karo dan kampung Melayu, seperti yang
sudah dilakukan di Deli, dan faktor agama yang dijadikan alasan oleh Belanda
sebagai penyebab benturan pandangan tersebut.

41

Resesi Ekonomi 1930 dan Pengaruhnya di Sumatra Timur
Pada akhir tahun 1920, di daerah Karo wilayah Kesultanan Deli telah
berkembang kebiasaan hanya memberikan setengah jaluran kepada pendatang-
pendatang baru dari dataran tinggi Tanah Karo. Proses ini sering mengalami
gangguan konflik-konflik kecil sehubungan dengan status dan luas tanah

40

“Tangis ratapnya Batak Karo di Loehak Langkat Hoeloe”, Benih Merdeka, 20 Mei 1920.

41

Menurut pejabat Belanda, Sultan memandang orang Batak Karo ini tidak bisa diberlakukan hukum
Islam mengingat mereka bukan umat Islam. Sebagai akibatnya mereka tidak bersedia tunduk pada
Sultan sebagai pimpinan agama Islam di wilayahnya. Mv0 G.L.J.D. Kok. Op.cit., hal. 85 dan Mv0.
Winckel, op.cit,hal. 75.
©2004 Digitized by USU digital library
18



Page 19

tersebut di antara para penggarap dan pihak perkebunan. Akibatnya pada tahun
1929 dibentuk komisi untuk menentukan penyelesaian yang tetap atas konflik-
konflik tanah jaluran, yang setiap tahun makin meningkat pada setiap
pembagian tanah setelah selesai panen tembakau. Ternyata komisi ini
mengalami kesulitan, sedangkan keadaan semakin parah sebagai akibat dari
resesi dunia (malaise atau zaman “meleset”) pada tahun 1930. Perkebunan-
perkebunan tembakau mengurangi daerah penanamannya, dan dengan
sendirinya penyediaan tanah jaluran semakin berkurang. Pada waktu yang sama
semakin banyak penduduk kembali bercocok tanam, karena pekerjaan karena
pekerjaan di kota-kota semakin berkurang.

42

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa salah satu dampak resesi
ekonomi yang terjadi di Sumatera Timur adalah terjadinya arus balik dari para
imigran pekerja kasar perkotaan. Pada awal abad-XX banyak penduduk pedesaan
yang berangkat mencari pekerjaan di kota sebagai buruh seperti di pabrik-
pabrik, pelabuhan, kereta api dsb. Pada masa resesi ekonomi yang diikuti
dengan pengurangan jumlah tenaga kerja di beberapa infrastruktur kota, dan
disertai dengan stagnasi perdagangan ekspor-impor yang mengakibatkan
turunnya aktivitas di sektor perhubungan (pelabuhan, kereta api), jumlah
pengangguran di kota semakin meningkat. Sebagian dari para penganggur ini
kemudian kembali ke kampung halamannya dan menggantungkan hidupnya
pada tanah dan sistem pertanian tradisional.

43

Di pihak onderneming ada usaha untuk mengatasi krisis ekonomi ini
dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pegawainya.
Tindakan pengusaha perkebunan ini berupa penyewaan tanah perkebunan
kepada pegawainya sendiri dengan sistem potong gaji atau menyewakan kepada
orang Cina. Tujuan pengusaha adalah memperoleh hasil sebanyak mungkin,
karena produksi kadang-kadang dibeli perkebunan dengan harga yang sudah
ditetapkan sekaligus menjamin tetap tersedianya buruh pekerja perkebunan
yang murah.
Tentu saja tindakan pengusaha ini menciptakan kondisi ketegangan baru
di onderneming. Ini dipicu oleh kekecewaan dan kemarahan penduduk setempat
yang merasa bahwa tanah jaluran sebagai hak mereka sesuai dengan
kesepakatan antara pihak onderneming, pemerintah kolonial dan sultan
disamping menurut ketentuan hukum adat, telah dirampas oleh para bekas kuli

42

Mahadi, op.cit, hal. 127. Resesi ekonomi tahun 1930-an awal telah memberikan pukulan besar pada
kehidupan ekonomi kapitalis khususnya di sektor perdagangan dan industri. Ini diawali dengan
ambruknya harga saham di Wall Street New York pada tahun 1929 dan diikuti dengan krisis
moneter dan modal bagi perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Akibatnya pemerintah Amerika
mengambil kebijakan menutup pasaran Amerika bagi impor komoditi industri Eropa dan produk
tropis kolonial. Tentu saja hal ini mengakibatkan terjadinya defisit perdagangan bagi negara-negara
koloni Eropa yang telah menggantungkan sebagian besar pasaran produk tropis jajahannya di
Amerika. Kemerosotan harga segera terjadi bagi beberapa komoditi hasil bumi tanah jajahan yang
diikuti dengan penghentian produksi dan pengurangan lahan penanaman. Sebagai akibatnya lebih
jauh, kondisi ini menciptakan pembatalan beberapa kontrak kerja yang mengakibatkan berlimpahnya
pengangguran. Di Sumatra Timur ini nampak dengan pemulangan sejumlah besar tenaga kuli
kontrak ke Jawa atau penghentian hubungan kerja dengan para kuli kontrak pendatang di daerah-
daerah perkebunan. Lihat W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition (Bandung, Van Hoeve,
1958) halaman 129.

43

Lihat, Jaarverslag van Haven Belawan pada tahun 1930, koleksi Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
©2004 Digitized by USU digital library
19



Page 20

perkebunan dalam hal ini orang-orang Cina dan Jawa. Tanpa disadari terjadi
segregasi (ketegangan sebelum meledak sebagai konflik) sosial bernuansa etnis.
Pada tahun 1930 dimulai periode meningkatnya ketidakpastian bagi
petani di daerah penanaman tembakau (Deli, Serdang, Langkat), yang akhirnya
menjadi basis penting gerakan politik di pedesaan. Kesediaan perkebunan
tembakau yang mempersiapkan tanah jaluran untuk dipakai oleh masyarakat
sudah mulai berkurang. Sebelumnya setiap orang yang rumahnya terletak di
dalam kampung yang diambil alih oleh perkebunan dapat mengharapkan
pemakaian tanah jaluran untuk ditanaminya.

44

Ketentuan mengenai pemberian tanah jaluran tersebut, dimuat dalam
suatu kontrak agar penduduk di tanah perkebunan bisa memperoleh hasil dari
tanamannya sendiri.
Prosesnya berlangsung melalui
penghulu sebagai
koordinator dengan menerima suatu tambahan tanah, sedangkan anggota
keluarga menerima separuh apabila mereka membantunya. Jadi demi
kepentingan keluarga yang memiliki banyak anak diberikan tambahan untuk
menampungnya.

45

Pemerintah Belanda sangat mengecam praktek tanah jaluran, karena cara
ini menghalangi pencetakan sawah-sawah baru yang hasilnya lebih produktif
untuk mencukupi persediaan beras di daerah yang bersangkutan. Cara ini juga
dianggap hanya mengembangkan sifat malas dan menghilangkan daya inisiatif
penduduk yang menerimanya.

46

Dengan alasan ini pemerintah kolonial berhasrat
untuk menghapuskan tanah jaluran di areal konsesi.
Dalam perkembangan selanjutnya dibentuk komisi penyelesaian konflik-
konflik tanah jaluran. Tetapi komisi ini menghadapi persoalan-persoalan yang
lebih rumit karena keadaan di Sumatera Timur semakin parah sebagai akibat
resesi dunia pada tahun 1930. Perkebunan-perkebunan tembakau telah
mengurangi daerah penanamannya, mengakibatkan persediaan tanah jaluran
semakin berkurang, sedangkan dalam waktu yang sama banyak penduduk yang
menyerobot tanah perkebunan karena disebabkan lapangan pekerjaan di kota
semakin berkurang. Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah kolonial
mengadakan penelitian.
Pada tahun 1932 penelitian resmi yang lebih cermat diadakan untuk
membedakan mereka yang akan mendapatkan hak penuh pembagian tanah
berdasarkan pendahulunya. Kelompok ini telah berada di tempat itu sebelum
tanah itu dikonsesikan. Mereka dikategorikan sebagai golongan “A”, sedangkan

44

Anthony Reid, op.cit, hal 126. Pada akhir dekade kedua abad-XX krisis ekonomi dunia malaise yang
mulai terjadi di Bursa Saham Internasional New York segera menyebar ke seluruh wilayah koloni
negara-negara Eropa. Mengingat dominasi ekonomi di tanah-tanah jajahan Eropa dikuasai oleh
perusahaan-perusahaan besar yang bertumpu pada kekuatan industri dan perkebunan, maka beberapa
perusahaan besar yang multinasional segera terkena pukulan dengan merosotnya harga saham
mereka di pasaran Internasional New York tersebut. Banyak dari perusahaan ini yang dinyatakan
bangkrut (pailit) dan sebagian lagi terpaksa harus melepaskan asetnya atau mengurangi secara tajam
jumlah investasinya di tanah koloni. Hal tersebut sangat terasa di wilayah perkebunan Pantai Timur
Sumatera, yang segera mengalami penyusutan wilayah dan pengurangan jumlah tenaga kerja dalam
aktivitas onderneming. Lihat juga, Anne Booth, Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta : LP3ES,
1988).

45

Memorie van Overgave, G.L.J.D. Kok, op.cit.

46

Memorie van Overgave, Bouman, op.cit, hal. 46.
©2004 Digitized by USU digital library
20



Page 21

mereka yang menetap kemudian hanya berhak untuk separuh pembagian,
disebut sebagai golongan “B”. Ada kebutuhan untuk mengurangi jatah tanah
jaluran yang ketika itu telah diberikan kepada kepala suku Melayu. Juga ada
pengurangan luas setiap jaluran dari sebelumnya 0,6 ha.

47

Pada tahun 1934
setelah perekonomian pulih kembali, pihak onderneming memprotes sistem
pembagian tanah jaluran tersebut karena mereka menganggap jika tanah bekas
panen tanaman tembakau yang telah diolah itu dipakai untuk tanaman lain,
maka akan merugikan bagi kesuburan tanah. Alasan pihak onderneming ini
memperkuat keinginan pemerintah kolonial untuk menghapuskan tanah jaluran.
Konsesi perkebunan yang habis waktunya pada tahun 1931 dialihkan menjadi
hak erfacht (hak sewa jangka panjang).
Atas desakan para sultan dan terutama Gubernur Van Suchtelen (1933-
1936), pelaksanaan hak erfacht tertunda untuk sementara karena penghapusan
tanah jaluran secara menyeluruh akan sangat memukul penghidupan rakyat di
daerah itu. Tetapi setelah penggantian Gubernur, rencana erfacht yang
memberikan hak kontrol sepenuhnya kepada perkebunan tanpa tanah jaluran
baru berlaku atau menjadi kenyataan (1937). Keadaan ini menimbulkan
kegelisahan kepada para petani. Keadaan lebih gawat timbul ketika tanah jaluran
dibagikan berdasarkan daftar baru yang berhak menerimanya pada tahun 1938.
Petani Karo dari dusun-dusun telah menghadap Sultan Deli untuk mengajukan
protesnya. Sementara itu kedua partai politik penting di Medan yakni Gerindo
dan Parindra, telah menyorot akan bahaya yang merugikan kaum tani jika,
ordonnantie erfacht yang baru itu dilaksanakan.

48

Selama pendudukan Jepang, segala lapangan kegiatan ditujukan untuk
menopang usaha perang. Hal itu berlaku pula bagi bidang ekonomi pada
umumnya dan bidang perkebunan khususnya. Untuk memenuhi kebutuhan
bahan makanan, terutama beras, Jepang mengadakan bagi masyarakat wajib
setor.

49

Tindakan Jepang ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan ekonomi perang
yang sudah diputuskan dalam Konperensi Kekaisaran tanggal 6 Nopember 1941
di Tokyo. Salah satu keputusan penting yang diambil oleh Jepang atas Sumatera
Timur adalah menyatukan pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya di bawah
satu pemerintahan, mengingat kesamaan etnis, budaya dan sistem ekonomi
perkebunan di antara kedua daerah itu. Meskipun tidak bertahan lama, hanya
satu tahun kemudian Sumatera dipisahkan kembali di bawah pemerintahan
Satuan AD XXV. Namun selama awal pendudukan Jepang ini kebijakan atas
tanah-tanah perkebunan tidak mengalami perubahan berarti, kecuali bahwa para
perwira militer Jepang di sini menggantikan posisi para pejabat sipil Belanda,
sementara para pengusaha onderneming Eropa digantikan oleh para pelaku
ekonomi Jepang
(dalam hal ini kelompok Mitsui) yang harus menghasilkan
produksi untuk mendukung kepentingan perang.

50
47

Anthony Reid, op.cit, hal. 128.

48

Anthony Reid, ibid, hal. 130. Selanjutnya dijelaskan organisasi itu diwakili oleh Jacoeb Siregar dan
Mr. H. Luat Siregar, masing-masing telah maju menjadi juru bicara untuk Gerindo dan Parindra.
Lihat juga Politiek Verslag van Oostkust Sumatra Residentie 1937.

49

Sartono Kartodirdjo, Djoko Suryo, op.cit, hal 161 lebih lanjut dijelaskan pula Rakyat dipaksa untuk
menanam tanaman pangan, terutama beras di areal tanah perkebunan dan hasilnya disetor kepada
penguasa Jepang.

50

Sebelum melakukan ekspansinya ke Asia Tenggara, para petinggi militer dan sipil Jepang dalam
Konperensi Kekaisaran 6 Nopember 1941 telah memutuskan nasib “kawasan Selatan” (nanjo) ini.
Seluruh wilayah Asia Tenggara akan ditempatkan sebagai kawasan pinggiran dari Lingkungan
©2004 Digitized by USU digital library
21



Page 22

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya sebagai suatu kesatuan ekonomi. Dengan status demikian,
maka seluruh wilayah Asia Tenggara wajib menyetorkan semua hasil bumi, hasil tambang dan
tenaga kerjanya bagi kepentingan Peperangan Asia Timur Raya. Keputusan Konperensi Kekaisaran
ini menjadi dasar hukum kebijakan Jepang selama masa pendudukannya atas seluruh kawasan Asia
Tenggara dan baru dicabut setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu tanggal 2 September 1945 oleh
Southeast Asia Command (Komando Asia Tenggara). Jan Pluvier: Southeast Asia: From
Collonialism to Independence (Singapore : McMillan Company, 1977), hal. 97-98.
©2004 Digitized by USU digital library
22



Page 23

Setelah kekuasaan Belanda digantikan oleh penguasa Jepang, kedudukan
para pejabat Belanda dan pengusaha onderneming digantikan oleh para Perwira
Militer Jepang sebagai penguasa Sipil dan Militer. Struktur penguasaan tanah
tidak dirubah, namun fungsi tanah berubah dengan diutamakan bagi kepentingan
perang militer Jepang. Sebagai akibatnya para datuk dan penghulu tidak tergeser
dari posisinya, namun hanya berganti atasan. Seperti yang telah diketahui bahwa
pada masa pendudukan Jepang sektor perekonomian mengalami tekanan hebat,
akibatnya banyak terjadi kekurangan pangan karena jatah tanah bekas
perkebunan ditanami dengan tanaman bagi serdadu-serdadu Jepang tanpa
memberikan jatah memadai bagi rakyat. Dengan banyaknya tanah-tanah
perkebunan yang digarap atau dikerjakan oleh rakyat atas perintah penguasa
Jepang, ketika itu tak mengherankan apabila perkebunan telantar sehingga
produksinya merosot secara mencolok, bahkan ada juga yang dihentikan
usahanya.

51

Pada masa pendudukan Jepang, perusahaan perkebunan
dikelompokkan dan dikelola
menurut
wilayah kesatuan kepulauannya.
Perkebunan di Jawa dikelompokkan ke dalam Kaneei Nogioo Semushei, dan
kelompok perkebunan swasta asing disebut Sabai Kanri Kodan. Perusahaan
perkebunan di Sumatera dikelompokkan dalam perusahaan pemerintah
Jepang.

52

Di Sumatera Timur, tanggung jawab untuk melaksanakan semua
onderneming/perkebunan asing dilimpahkan kepada Noyen Renggo Kai, sebuah
badan yang didirikan dalam pertengahan tahun 1942, badan ini mempunyai
kantor di Medan dengan staf-staf orang Jepang dibantu oleh penasehat Barat.
Menjelang akhir tahun 1942 Noyen Renggo Kai digantikan oleh sebuah badan
organisasi administratif baru, Shonan Gonu Kumiai, yang berpusat di Singapura.
Para penasehat Barat/penghubung digantikan oleh grup Manajer Jepang, yang
masing-masing bertanggung jawab untuk beberapa perkebunan.

53

Dalam periode
pendudukan Jepang hampir di seluruh Indonesia onderneming-onderneming
mengalami kemunduran.

54

Keadaan ini dialami di Sumatera Timur, banyak
onderneming telah dibubarkan dan buruh mereka berhenti tak berketentuan.
Ketika itu Sumatera Timur berada dalam keadaan kekurangan pangan.
Menghadapi keadaan tersebut, penguasa militer Jepang memperluas secara
besar-besaran program produksi pangan darurat dan memerintahkan pada
onderneming tembakau untuk melepaskan 160.000 ha tanah perkebunan
tembakau di Langkat, Deli, dan Serdang. Pada akhir tahun 1943, tanah
perkebunan tembakau itu dipergunakan untuk penanaman sepanjang tahun
bukan hanya untuk padi, jagung dan tanaman pangan lain, melainkan juga untuk
serat, kacang-kacangan, jarak dan tanaman-tanaman industri yang berguna bagi
kebutuhan perang Jepang. Akibatnya perubahan ini menghancurkan sistem
penggiliran penanaman yang sebelumnya dilakukan dengan telaten, dan juga
menyebabkan kerusakan-kerusakan tanah pada semua perkebunan di tanah
rendah dekat pantai. Sejumlah besar perkebunan tembakau yang paling
produktif, terutama yang dekat ke jalan-jalan raya utama atau kota-kota besar
seperti Medan dan Binjai, diambil alih seluruhnya oleh buruh-buruh Jawa, orang-
orang desa dan rakyat kota setempat dengan persetujuan penguasa-penguasa
Jepang.

55
51

Ibid, hal. 162.

52

Ibid, hal. 175.

53

Karl. J. Pelzer, op.cit, hal 152.

54

Kemunduran Onderneming/perekebunan sudah terjadi di seluruh Indonesia, kecuali perkebunan
karet tidak banyak mengalami kemunduran sedangkan komoditi lainnya mundur secara mencolok.
©2004 Digitized by USU digital library
23



Page 24

Kekurangan pangan di Sumatera Timur memaksa tanah perkebunan
dialihkan kepada penggunaan-penggunaan lain, pembukaan lahan baru meluas
di beberapa tempat. Di dalam lingkungan pohon-pohon karet muda yang
berumur lima tahun atau lebih, dirusak atau dicabuti dijadikan tanaman
pangan.Tanah-tanah dimaksud diberikan kepada petani yang tidak mempunyai
tanah. Akibatnya ribuan buruh yang tidak mempunyai tanah meninggalkan
bangsal-bangsal perkebunan, dan mendirikan rumah-rumah sederhana di
bidang-bidang tanah yang baru mereka peroleh, dan mulai mengembangkan
kebun-kebun pekarangan kecil.
Dengan demikian banyak tanah-tanah perkebunan yang telah digarap,
baik oleh masyarakat berbagai etnis Batak, Melayu, Jawa, maupun oleh buruh-
buruh perkebunan itu sendiri.
Keadaan demikian akhirnya menimbulkan sengketa pertanahan antara
onderneming dengan masyarakat dan buruhnya sendiri.Kondisi di atas misalnya,
memicu tuntutan dari para petani kampung Kutambelu, daerah Tanjung Anom,
Deli. Mereka mengajukan permohonan kepada datuk yang diserahi mengolah
tanah jaluran oleh penguasa Jepang. Namun datuk itu menolak mengabulkan
permohonan perluasan tanah garapan yang diharapkan oleh petani untuk
menutup kebutuhan tanaman pangan yang sudah semakin mendesak. Bahkan
datuk ini menjawab : ”Aku kan tidak suruh kau bikin anak banyak? Kalau
anakmu banyak tidak bisa kau belandjai, buang sadja ke sungai!”

56

Jawaban ini
memicu pemberontakan yang segera meluas ke daerah Serbanyaman, XII Kuta
dan Sukapiring yang terutama dilancarkan oleh para petani Batak Karo. Dengan
kekuatan militer Jepang menindas pemberontakan ini dan melakukan
pembantaian serta penangkapan terhadap pelakunya. Sampai akhir kekuasaan
Jepang tidak terjadi penataan kembali tanah-tanah yang ada.
Kesimpulan
Perkembangan peristiwa tersebut di atas memperlihatkan bahwa
persengketaan tanah di Sumatera Timur sudah berlangsung secara periodik,
dimulai sejak masuknya modal swasta Belanda yang membuka perkebunan
tahun 1862 sampai akhir kekuasan Belanda di Indonesia. Masuknya Jepang,
menyebabkan sengketa pertanahan di Sumatera Timur bukan menjadi berhenti,
bahkan menimbulkan bibit-bibit sengketa baru yang pecah setelah Indonesia
merdeka. Sejarah selanjutnya memperlihatkan sengketa pertanahan antara
masyarakat dengan perkebunan di Sumatera Timur terus berlangsung.
Sumber dari permasalahan tersebut sebenarnya sangat kompleks. Sistem
kepemilikan tanah yang kacau karena tidak didukung oleh batas-batas tertulis
yang jelas sejak jaman kesultanan sampai akhir kekuasaan kolonial menjadikan
perebutan kepemilikan lahan oleh setiap pihak yang berkepentingan. Pemerintah
Belanda, sultan-sultan Melayu, pengusaha perkebunan dan rakyat masing-
masing mengakui memiliki hak atas tanah dengan dasar yang berbeda-beda.
Dalam proses sengketa yang terjadi, pihak yang memegang kuasa (dalam hal ini
pemerintah kolonial dan pengusaha perkebunan) menggunakan posisinya yang
Sartono Kartodirjo, Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan Di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi,
(Yogyakarta : Aditya Media Yogyakarta, 1991), hal. 162.

55

Karl. J. Pelzer, op.cit, hal. 153.

56

Darman Tambunan, “Pemberontakan Kaum Tani (Aron) melawan Fasisme Djepang 26 Djuli 1942-
26 Djuli 1958”, Harian Rakjat, 26 Juli 1958.
©2004 Digitized by USU digital library
24



Page 25

dominan untuk menempatkan rakyat pada posisi yang termarginalisasi dan
akhirnya terdepak dari penghunian dan penggunaan lahannya. Pihak penguasa
pribumi tradisional, yakni Sultan Melayu dan para pemimpin adat tradisional
sebagai tumpuan harapan rakyat pribumi, pada kenyataannya tidak mampu
memberikan jalan keluar dan jaminan perlindungan kepada penduduk. Di sisi lain
banyak anggota pemerintahan pribumi yang justru terlibat dan memiliki
kepentingan dalam eksploitasi ekonomi atas tanah dan tenaga kerja di Pantai
Timur Sumatra.
Mengingat tertutupnya saluran keluar untuk mengajukan protes dan
kekecewaan terhadap kondisi yang ada, konflik yang bernuansa kekerasan tidak
bisa dihindari lagi. Pemberontakan penduduk di daerah Sunggal menjadi bukti
terjadinya pelanggaran hak adat atas tanah yang tidak bisa diterima oleh rakyat.
Begitu juga dengan beberapa kasus seperti pengrusakan kebun, penyerangan
pegawai perkebunan dan pemogokan kerja merupakan bukti adanya penolakan
terhadap tekanan eksploitasi dari kekuatan modal besar atas penduduk.
Berbagai tindakan diambil oleh para penguasa kolonial untuk mengatasi
persoalan ini. Di antaranya adalah penerapan sistem jaluran yang diharapkan
mampu memberikan jalan tengah bagi konflik antara kedua pihak. Akan tetapi
pelaksanaan kebijakan yang setengah-setengah dan sarat dengan KKN tidak bisa
mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini terbukti adanya pemenangan
kepentingan dari pemilik modal besar baik oleh penguasa kolonial, sultan
maupun para pemimpin adat tradisional dalam sengketa atas tanah jaluran yang
akan ditanami oleh penduduk pribumi. Kasus penggunaan lahan bagi kolonisasi
tenaga kerja perkebunan yang diduga telah melanggar hak milik tanah penduduk
setempat juga merupakan bentuk pemasungan hak asasi.
Kasus-kasus konflik yang masih meradang dan cara penyelesaian yang
setengah hati ini mengakibatkan proses hukum bagi penyelesaian sengketa tetap
mengambang dan tidak terselesaikan. Pergantian rejim penguasa yang bersifat
rekonstruktif tidak mampu memberikan jalan keluar bagi kondisi macet ini,
mengingat penggunaan hukum represif lebih diutamakan dengan nuansa politis
yang sangat kental. Akibatnya diperlukan adanya proses dekonstruktif bagi
perkara ini untuk bisa mencapai kondisi harmonis, stabil dan kemajuan pesat
yang nyata.
KEPUSTAKAAN
Sumber Arsip koleksi ANRI Jakarta
Gouvernoor 0ostkust Sumatra Besluit 31 Desember 1917 Nomor 803 dan 1
Nopember 1922 Nomor 1738
Memorie van Overgave S. Bouman, Asisten Residen Deli-Serdang, 1 Desember
1929
Memorie van Overgave H.E.K. Eserma, Asisten Residen van Deli-Serdang, 21
September 1921
Memorie van 0vergave L. Kapoort, Asisten Residen Afdeeling Asahan, 4 Mei 1903
Memorie van Overgave G.L.J.D. Kok, Asisten Residen Deli-Serdang, 30 Juni 1910
©2004 Digitized by USU digital library
25



Page 26

Memorie van 0vergave H.D. Moyenfeld, Kontrolir Beneden Deli, 9 April 1934
Memorie van Overgave D.F. Pronk, Kontrolir Beneden Deli, 9 Maret 1923
Memorie van Overgave Reuvers, Kontroleur van Beneden Deli 15 Maret 1926
Memorie van 0vergave N.J. Ruychaver, Kontrolir Beneden Deli 30 Maret 1926
Memorie van Overgave W.P.L.F. Winckel, Asisten Residen Deli-Serdang 9 Maret
1925
Politiek Verslag van Oostkust Sumatra Residentie 1937 koleksi MvO serie 4e,
ANRI Jakarta
Koleksi Leksikografi Perpustakaan Nasional RI
Jaarverslag van Haven Belawan pada tahun 1930
Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1925 Nomor 474
Sumber Penerbitan Berkala koleksi Perpustakaan Nasional RI
“ Hoe verkrijgt men gronden in erfpacht op Sumatra?” dalam Algemeene
Landbouwweekblad van Nederlandsch Indie, tahun 1916-1917, nomor 22,
halaman 7
Ginting Margana, “Kabratan anak negri dan toean toean kebon”, Andalas, 22
Agustus 1918
Erfachtregelen voor Zelfbestuurder in Buitenbezittingen, dalam Indische Gids,
jilid I, tahun 1919
“Tangis ratapnya Batak Karo di Loehak Langkat Hoeloe”, Benih Merdeka, 20 Mei
1920
“Tanah Djaloeran”, dalam harian Benih Merdeka, 25 Mei 1920
T,A. Machmoed, PENGAROEH CONCESSIE DI SOEMATRA TIMOER Motto” :
Kapitalis Minoem Soesoe, Zelfbestuurder toeroet memerah Ra’jat dalam
Pewarta Deli, 11 Januari 1926
“Pergerakan Ekonomi Sumatra”, Pewarta Deli, 5 Maret 1928
“Onderzoek over Grondkwestie”, Deli Courant, 20 Maret 1929
Beberapa Suggesties oentoek Commissie Ra’jat Penoenggoe”, Pewarta Deli, 20
Desember 1932
Darman Tambunan, “Pemberontakan Kaum Tani (Aron) melawan Fasisme
Djepang 26 Djuli 1942-26 Djuli 1958”, Harian Rakjat, 26 Juli 1958
Buku-buku
Boezemer, T.J., Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, ‘s Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1921
©2004 Digitized by USU digital library
26



Page 27

Booth, Anne, Sejarah Perekonomian Indonesia, Jakarta : LP3ES, 1988
Butt, Peter, Land Law, Sydney, LBC Information Services, 1996
Engelbrecht, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia,
Jakarta, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989
Faez, J., Particuliere Landerijen in Bewesten van Cimanoek Rivier, ‘s Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1894
Idema, H., Parlementaire Geschiedenis van Nederland Indie, ‘s Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1898
Lindblad, Th., Het Belang van Buitengewesten, Amsterdam, NEHA, 1986
Mahadi, Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu atas Tanah di
Sumatra Timur (tahun 1800-1975), Bandung, Alumni, 1976
Mosca, Gaetano, The Ruling Class, New York, McGraw Hill Book Company, 1939
Pelzer, Karl. J., Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan
Agraria, terjemahanJ. Rumbo, Jakarta, Sinar Harapan, 1985
Pluvier, Jan, Southeast Asia: From Collonialism to Independence (Singapore :
McMillan Company, 1977
Sartono Kartodirjo, Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan Di Indonesia, Kajian Sosial
Ekonomi, Yogyakarta : Aditya Media Yogyakarta, 1991
Ter Haar, B, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti
Poeponoto, Prajnya Paramita, Jakarta, 1958
Tideman, J. Simeloengoen, ‘s Gravenhage, Van Doesburgh, 1922
Wertheim, W.F.,Indonesian Society in Transition, Bandung, Van Hoeve, 1958
©2004 Digitized by USU digital library
27

DI BAWAH CENGKERAMAN KAPITALISME:
Universitas Sumatera Utara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: