HELLO BURUH INDONESIA DI SUMATRA.PERKEBUNANPTP YG DI RAMPAS OLEH SUKARNO DAN TEMAN TEMAN REVOLUSI INDONEISA utk merdeka.KAMU TDK DI PERDULIKAN OLEH BANGSAMU SEKARANG.WAKTU BELANDA HIDUP MU MASIH TERATUR DAN DPT BONUS DARI HOLLAND .sekarang apa yg kau dapat?

Berhadapan dengan Mesi

n Pelanggar Hak Asasi Manusia

Sejak tahun 1993 di Jakarta telah berdiri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pijakan hukum pembentukan Komnas ini terdiri atas dua keputusan Presiden, Keppres Nomor 50/1993 serta Keppres Nomor 455/M/1993. Mendiang Ali Said — mantan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman — menduduki jabatan Ketua Komnas yang pertama. Ia ditunjuk untuk memimpin komisi ini.

Latar belakang politik internasional belakangan ini adalah kampanye lembaga-lembaga hak asasi yang membeberkan berbagai pelanggaran hak asasi di negeri-negeri yang diperintah oleh rezim-rezim otoriter. Isu hak asasi semakin melambung menyusul tumbangnya rezim-rezim komunis di Uni Soviet, di Eropa Timur. Dan berikutnya, tudingan pelanggaran hak asasi kian gencar pula diarahkan pada rezim-rezim non-komunis yang otoriter.

Sebuah badan di bawah naungan PBB, yakni UNDP (United Nations Development Programm) telah melakukan pengamatan terhadap 88 negara, termasuk Indonesia. Dari pengamatan UNDP tahun 1991 tersebut, Indonesia menduduki peringkat papan bawah, berada di urutan ke-77. Ini berarti kondisi buruk bagi soal-soal kemanusiaan di Indonesia. Para pejabat Orde Baru berusaha keras menyangkal posisi tersebut sembari terus menghembuskan kesuksesan kemajukan kehidupan politik.

Dalam teropong internasional, wajah Orde Baru tidak manusiawi, mengingat rekaman prestasi kemanusiaannya yang buruk. Sehingga, terdapat kebutuhan Orde Baru untuk memulihkan citra politiknya. Jika sebelumnya, pihak-pihak yang mengatrol isu hak asasi dan demokrasi acap dituding sebagai kiri baru (new left), maka KTT Gerakan Non Blok ke-10 di Jakarta justru menelurkan The Jakarta Message yang berisikan beberapa butir pandangan dan komitmen pelaksanaan hak asasi manusia.

Puncak upaya perbaikan citra politik itu adalah pembentukan Komnas. Seolah-olah Orde Baru memulai kepeduliannya terhadap pelaksanaan hak asasi. Seolah-olah upaya ini bakal dapat menangkis tudingan publik internasional mengenai pelanggaran hak asasi di Indonesia selama Orde Baru.

 

Posisi Komnas HAM

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Komnas dibentuk bukan bersumber dari bawah — dari kebutuhan masyarakat warga negara (civil society) — melainkan justru dari atas (aparat negara). Artinya Komnas dibuat oleh pemerintah dan dasar hukumnya adalah Keppres.

Mendiang Ali Said pernah merasa yakin bahwa Komnas bisa independen. Namun pernyataan dapat saja — bahkan sering — bertentangan dengan kenyataan. Banyak pelajaran yang bisa dipetik. Contohnya, partai-partai yang dibentuk kembali oleh aparat negara (state apparatus) tak pernah bisa independen. Lihatlah upaya yang dilakukan Megawati Soekarnoputri dalam memandirikan Partai Demokrasi Indonesia akhirnya harus berakhir dengan penggulingan Mega sendiri.

Contoh-contoh lain bisa dideretkan seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Korps Pegawai Republik Indenesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan Kongres Wanita Indonesia. Kendati ada anggotanya yang berusaha menempatkan posisi yang independen, rasanya tak gampang untuk mencapai kemadirian itu. Belum lama ini Menko Polkam Soesilo Soedarman telah memperingatkan mengenai tugas dan kewajiban Komnas, bahwa institusi ini bukan untuk menyelesaikan kasus hukum.

Pernyataan Menko Polkam bisa jadi semacam rambu yang harus ditaati Komnas. Ada batas baku agar Komnas tak memasuki wilayah lain. Tugasnya hanyalah menyampaikan kepada pemerintah dan aparat negara lainnya mengenai pelanggaran hak asasi. Soal apakah ditindaklanjuti atau tidak, bukanlah kewajiban Komnas.

Hal terpenting lain mengenai keberadaan Komnas adalah sumber dana. Sebuah pusat pengelolaan dana yang bernama Sekretariat Negara adalah sumber dana Komnas. Setneg sendiri bertanggungjawab kepada Presiden Soeharto. Dari sinilah ”asap dapur” Komnas mengepul yang membuat “perutnya” tak keroncongan.

Sekretaris Sub Komisi Pemantauan Komnas, Clementino dos Reis Amaral, mencoba membantah mengenai ketidakmandirian komisi ini karena menerima dana dari pemeritah. Jika sumber dananya dari pemerintah, bagaimana mungkin ia bisa mandiri terhadap pemerintah yang menghidupinya? Hanya satu kemungkinan untuk mandiri. Yakni, anggota-anggota Komnas membentuk serikat pekerja di mana pemerintah adalah majikannya. Dan kemungkinan inilah yang belum tampak diperjuangkan mereka.

Kendati status legal dan dapurnya dibiayai pemerintah, namun tidak berarti personil Komnas secara individu tidak kritis. Marzuki Darusman, Asmara Nabahan, atau Baharuddin Lopa misalnya adalah orang-orang yang tergolong vokal dan kritis. Namun persoalan tidak sekedar pada individu, tapi pada institusinya.

Dan pada gilirannya, kemandirian Komnas memang akan tampak di mata publik ketika menangani kasus atau pada rekomendasi temuan-temuannya. Dari berbagai kasus yang ditanganinya, maka tampak bahwa Komnas senantiasa masih dalam posisi politik yang dilematis. Antara bertanggungjawab kepada publik atau pada kekuasaan. Sebuah dilema yang sesungguhnya tak harus dialami bagi sebuah lembaga penegakkan hak asasi semacam Komnas.

 

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Diakomodasinya isu hak asasi oleh pemerintah, terutama dengan dibentuk dan dioperasikannya Komnas, sama sekali bukanlah jaminan bahwa di Indonesia akan berkurang pelanggaran hak asasi. Bahkan tahun ini ditandai dengan dua praktek kekerasan aparat negara terhadap warga masyarakat. Yaitu, peristiwa kenaikan tarif angkutan kota pada 24 April 1996 di Ujung Pandang dan peristiwa penyerbuan markas PDI pada 27 Juli 1996 di Jakarta.

Kekerasan aparat negara adalah praktek yang sering terjadi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi. Dalam hal ini negara berfungsi dengan mengambil bentuk yang cukup menonjol melalui tindakan paksaan (coercion). Sehingga posisi negara adalah dominan dalam masyarakat. Keadaan ini jelas menjadi dasar terjadinya pelanggaran hak asasi di Indonesia.

Aparat terpenting yang sering melanggar hak asasi adalah militer dan polisi. Mereka inilah yang berperan menjadi pelaku pelanggaran hak asasi, terutama melalui tindakan kekerasan. Terlebih lagi, karakter rezim ini yang secara politik yang masih jauh dari demokrasi. Rezim ini senantiasa merasa terusik jika ada warga masyarakat yang mempersoalkan pelaksanaan hak asasi. Bahkan menunjukan kegusarannya jika ada yang nyata-nyata memperjuangkan penegakan hak asasi.

Memang pelanggaran hak asasi tak semuanya secara langsung dilakukan aparat negara. Namun dalam prakteknya, kendati pelakunya bukan aparat, sangat sering terjadi di mana aparat negara sering melindungi pelanggaran tersebut. Dalam kasus pelanggaran hakhak buruh, aparat negara tak menjamin dipenuhinya hakhak buruh, bahkan ikut menindasnya.

Kasus pelanggaran hakhak buruh adalah yang terbanyak di Indonesia. Tahun 1994, tak kurang 1.132 kasus yang mencuat. Tahun 1995, sedikitnya ada 990 kasus. Tahun ini hingga November diperkirakan 1.056 kasus. Setiap tahun rata-rata di atas 1.000 kasus pelanggaran hakhak buruh.

Dalam bidang pertanahan, kasus pelanggaran HAM juga sangat banyak terjadi. Rata-rata setiap hari satu kasus pelanggaran hak atas tanah. Tahun l994 terjadi 321 kasus, tahun 1995 sebanyak 342 kasus, dan tahun ini 355 kasus. Tampak bahwa kasus tanah cenderung meningkat setiap tahun.

Pelanggaran hak sipil dan politik juga mengalami peningkatan terutama jika dibandingkan antara tahun 1995 dan 1995. Karena tahun ini ditandai dua peristiwa berdarah dan banyak terjadi penangkapan, penahanan, maupun peradilan bagi para aktivis politik. Kedua peristiwa berdarah ini telah memberikan bobot tersendiri bagi kasus pelanggaran hakhak sipil dan politik.

Peristiwa-peristiwa itu tak hanya menyangkut pelanggaran hak berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak berkumpul dan berserikat, serta hak berpendapat, berekspresi, dan mengemukakannya, tapi juga hakhak tersangka serta hakhak pribadi warga negara. Dalam kasus ini pelaku pelanggaran pada umumnya adalah langsung aparat negara, bahkan termasuk rektorat dan kepala sekolah. Sementara yang menjadi korban adalah tokoh politik atau figur publik, kelompok orang, mahasiswa dan LSM.

Pelanggaran hak sipil dan politik dalam kurun satu tahun ini harus dikatakan memprihatinkan. Tahun silam paling sedikit terjadi 164 kasus. Sementara, tahun ini sudah mencapai 185 kasus hingga akhir November. Peristiwa demo Ujung Pandang dan penyerbuan markas PDI Megawati telah meningkatkan jumlah pelanggaran hak sipil dan politik secara sangat berarti. Apalagi kalau disoroti dari kualitas pelanggaran yang terjadi.

Data ini menjelaskan kepada kita bahwa tahun ini pelaksanaan hak asasi manusia jauh lebih suram dibandingkan tahun lalu. Kita betul-betul terasa tengah dihadapkan pada mesin politik pelanggar hak asasi manusia.

 

Prospek 1997

Rasanya terlalu besar beban yang mesti dipikul Komnas jika pelaksanaan hak asasi digantungkan padanya. Apalagi kondisi politik yang dipelihara lebih untuk mengabaikan, bahkan cenderung melanggar hak asasi. Namun tak berarti kehadiran Komnas tak diperlukan. Perjuangan anggota Komnas serta berbagai unsur masyarakat lain untuk menggiring ke arah kemandirian Komnas yang sesungguhnya merupakan sebuah langkah maju yang berarti bagi upaya penegakan hak asasi.

Dalam pelaksanaan hak asasi di Indonesia, yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah kehadiran organisasi-organisasi yang berjuang untuk menegakkan hak asasi. Tentu saja hal ini akan mengusik, bahkan menimbulkan ketidaksenangan aparat negara.

Namun di situlah letak dinamikanya. Sebab, penegakan hak asasi sama-sekali bukan kemurahan hati aparat negara, melainkan hasil perjuangan berbagai pihak. Bisa diperkirakan, perjuangan menegakkan hak asasi tahun mendatang akan lebih berat mengingat Pemilu yang bakal diselenggarakan.

Laporan Tahunan Tentang Praktek Hak Asasi Manusia – 2004

Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh
28 Pebruari 2005

Indonesia merupakan suatu negara republik dengan sistem presidential dan tiga cabang   pemerintahan.  Presiden adalah kepala negara dan menjabat selama  masa jabatan lima-tahun untuk maksimum dua kali masa jabatan.  Pada tanggal 20 Oktober, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang terpilih secara langsung  di negara tersebut, dilantik setelah mengalahkan Presiden Megawati Soekarnoputri yang sedang memegang jabatan.  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersidang  sekali dalam lima tahun, memiliki kekuasaan untuk merubah Undang-Undang Dasar.  Urusan legislatif rutin, termasuk mengesahkan perundang-undangan, merupakan tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Selama tahun ini Pemerintah membuat kemajuan  lebih lanjut dalam transisinya dari 3 dekade kekuasaan yang menindas dan otoriter ke suatu demokrasi yang lebih pluralistis dan representatif.  Negara ini menyelenggarakan pemilihan legislatif yang berhasil dan pemilihan presiden langsung yang bebas, adil dan aman.  Sebelumnya, badan legislatif yang memilih presiden.  Pemerintah selanjutnya mengurangi peranan politik formal dari polisi dan militer, yang dalam bulan Oktober melepaskan kursi mereka yang ditetapkan di DPR, pada saat badan legislatif yang baru diambil sumpahnya.  Undang-Undang Dasar menetapkan suatu badan peradilan yang independen, namun, di dalam praktek pengadilan tetap terkena pengaruh luar, termasuk dari badan eksekutif.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi mempunyai tanggung jawab terhadap pertahanan eksternal, dan Polisi Republik Indonesia untuk keamanan internal; namun di dalam praktek, pembagian tanggung jawab tetap tidak jelas.  Bersama-sama keduanya dikenal sebagai satuan keamanan.  Militer memainkan suatu peranan dalam masalah keamanan internal, khususnya di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua (sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya).  Terdapat friksi yang besar antara polisi dan TNI, tetapi operasi bersama adalah umum di daerah-daerah konflik.  Seorang menteri pertahanan sipil mengontrol militer tetapi di dalam praktek hanya melakukan pengawasan yang terbatas terhadap kebijakan dan operasi TNI.  Militer dan polisi terus menggunakan pengaruh politik yang signifikan maupun kekuasaan ekonomi melalui bisnis yang dioperasikan oleh anggota satuan keamanan, wakil dan yayasan mereka.  Satuan keamanan memperlihatkan kemauan yang lebih besar untuk meminta pertanggungjawaban  terhadap pelanggaran hak asasi manusia di kalangan mereka; selama tahun ini, ratusan prajurit dihadapkan ke depan pengadilan militer, dan lusinan petugas polisi dipecat atau  didisiplinkan.  Namun, sebagian besar tindakan disipliner tersebut melibatkan petugas berpangkat-rendah dan kadang-kadang petugas berpangkat -menengah yang melakukan kejahatan  ringan, seperti pemukulan, dan dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan tindak kejahatannya.  Para anggota satuan keamanan terus melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya di daerah-daerah konflik separatis.

Selama tahun ini, ekonomi, yang semakin dikendalikan pasar,  diprekirakan tumbuh  sekitar  4,8 persen; namun, hal ini tidak berhasil  mengurangi pengangguran atau menyerap sekitar  2,5 juta pencari kerja baru yang memasuki pasar setiap tahun.  Jumlah penduduk kira-kira 238 juta.  Angka kemiskinan turun dari 27 persen dalam tahun 1999 menjadi 16 persen dalam tahun 2002; namun, meningkat sedikit menjadi kira-kira 17,5 persen selama tahun ini.  Perkiraan penghasilan per kapita adalah US$ 867.  Permintaan konsumen merupakan kekuatan utama dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi.  Pada akhir tahun wilayah Sumatera Utara dilanda gempa bumi dan  tsunami, keduanya mengakibatkan sekitar 240.000 orang meninggal dan hilang di Propinsi Aceh dan Sumatera Utara dan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas di Propinsi Aceh.

Catatan hak asasi manusia Pemerintah tetap buruk; walaupun ada perbaikan dalam beberapa bidang, masalah-masalah serius tetap ada. Petugas Pemerintah terus melakukan kekejaman, dan yang paling berat di antaranya terjadi di daerah-daerah konflik separatis. Anggota satuan keamanan membunuh, menganiaya, memperkosa, memukul, dan secara sewenang-wenang menahan warga sipil serta para anggota gerakan separatis, khususnya di Aceh dan pada tingkat yang lebih kecil di Papua.  Beberapa petugas polisi kadang-kadang menggunakan kekuatan yang berlebihan dan kadangkala  mematikan dalam menahan tersangka dan dalam usaha untuk memperoleh informasi atau pengakuan.  Para perwira militer purnawirawan dan yang masih bertugas aktif, yang diketahui telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, menduduki atau dipromosikan ke jabatan-jabatan senior di lembaga  pemerintahan dan TNI.  Kondisi penjara tetap kejam.  Sistem peradilannya korup, yang menambah kegagalan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia atau meminta pertanggung jawaban para pelaku.  Para pelanggar dari satuan keamanan kadang-kadang menggunakan intimidasi dan penyuapan untuk menghindari keadilan.  Perselisihan tanah menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.  Hal tersebut seringkali melibatkan pengusiran paksa, beberapa diselesaikan dengan kekuatan yang mematikan.  Sebagaimana dalam tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah memenjarakan beberapa pemrotes damai anti-pemerintah karena “menghina Presiden” atau “menyebarkan kebencian terhadap pemerintah”. Para politikus dan pembesar memperlihatkan keinginan yang lebih besar untuk mengambil tindakan hokum terhadap organisasi-organisasi berita yang menurut mereka pemberitaannya menghina atau menyerang, dan kecenderungan ini mempunyai suatu akibat yang menakutkan   bagi  beberapa pemberitaan investigatif.  Para anggota satuan keamanan dan kelompok-kelompok lain kadang-kadang membatasi kebebasan berekspresi dengan mengintimidasi atau menyerang wartawan yang tulisannya menurut mereka tidak dapat diterima.   Pemerintah membatasi pers asing untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah konflik di Aceh, Papua, Sulawesi dan Maluku. Pihak yang berwenang kadang-kadang mentolerir diskriminasi dan perlakuan kejam terhadap kelompok agama oleh para pelaku-pelaku individual.   Pemerintah seringkali membatasi kegiatan  organisasi non-pemerintah (LSM), khususnya di Aceh dan Papua.  Perempuan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) terjadi di beberapa daerah , walaupun jenis yang dipraktekkan sebagian besar bersifat simbolis.  Pelanggaran seks  dan kekerasan terhadap anak tetap merupakan masalah serius.  Perdagangan orang merupakan suatu masalah yang serius. Diskriminasi terhadap orang cacat dan penganiayaan terhadap penduduk asli  merupakan masalah.  Pemerintah mengizinkan pembentukan dan pengoperasian serikat-serikat  pekerja  baru, tetapi seringkali gagal untuk menegakkan standar-standar tenaga kerja atau menangani pelanggaran terhadap hak pekerja.  Pekerja anak yang dipaksa tetap merupakan masalah yang serius.

 Para teroris, orang-orang  sipil dan kelompok-kelompok separatis bersenjata juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Negara ini juga membuat kemajuan yang besar dalam memperkuat demokrasinya.  Ada serangkaian tiga pemilihan umum nasional, di mana secara khusus partisipasi pemilih adalah tinggi dan peralihan dari Presiden  yang kalah ke Presiden terpilih yang baru berlangsung aman.  Militer dan polisi kehilangan kursi mereka yang tidak dipilih di DPR. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kriminal, dan mengambil langkah-langkah untuk menangani perdagangan orang, termasuk menuntut para pelaku  dan  memperkuat undang-undang anti-perdagangan orang.  Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan yang mengizinkan pembentukan suatu Dewan Rakyat Papua dengan 40 anggota. Pemerintahan juga mengambil langkah-langkah hukum yang serius untuk mengadili para teroris.

***

1 Comment

  1. beribu thn lamanya org indonesia ini telah memperbudak dan menjual bangsa sendiri utk menyenengkan org luar.menipu dan merampas hak seperti kemerdakaan adalah hasil rampasan dari belanda dan bangunan sekolah yg di rampas dari milik tionghoa yg di tuduh PK said,

    […] belakang politik internasional belakangan ini adalah kampanye read full story roysianipar @ 1:50 pm [filed under Uncategorized tagged INDIA, INDONESIA, ISLAM, JAKARTA, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: