INDONESIAN IS FRIENDLY AND BELIEVE IN PANCASILA?or brutal sadistic mental problems?religious or evil faith virus .whats it going on with Indonesian?always smile ,always stabb u from behind,and cheating,unfaithfull,bully,gangster styles its about everything dirty minded personality.

DATENTAR A KO N POLITI  K  SI MPR  NOPEMBER 1998 (bagian 1)

MASSACRE IN SAME HAUNTS LISBON-JAKARTA FRIENDSHIP

PERNYATAAN POLITIK PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN
Untuk Memperingati HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEDUNIA

WARGA PORSEA BAKAR TRUK INDORAYON

PREMAN AND RESIDENTS SUGGEST MANIPULATION BEHIND KETAPANG RIOTS

 
=================00000=====000000===========0000===
SIAPA YANG MEMPERHATIKAN KORBAN TRAGEDI NOVEMBER SEPERTI SOETOMO, SUPIR
BAJAJ?

SERIKAT KERJA, SEBUAH PILIHAN

SERIKAT PEKERJA PERS DI MATA PENERBIT

Oleh Dahlan Iskan, pimpinan Jawa Pos Group

Cepat atau lambat kehadiran serikat pekerja pers (SPP) akan terwujud di
Indonesia. Tinggal kapan itu akan terjadi, dan bagaimana kesiapan penerbit
untuk menerimanya.

Satu pihak mengatakan masih perlu waktu untuk menerimanya, minimal untuk
memberi kesempatan pers yang ada menyehatkan diri dulu. Pihak lain
berpendapat justru harus ada pemaksaaan saat ini dengan asumsi kehadiran SPP
lah yang akan mempercepat penyehatan dan kristalisasi perusahaan pers.

Penerbit yang kuat tentu akan setuju saja yang mana yang akan terjadi. Kalau
toh perlu semacam masa transisi itu tidak akan lama, katakanlah setahun.
Masa transisi diperlukan untuk menyesuaikan peraturan-peraturan perusahaan
yang sudah ada.

Saya setuju bahwa SPP haruslah hanya terbatas anggotanya pada pekerja pers
yang bergerak di bidang redaksional. Lebih tegasnya lagi terbatas hanya pada
karyawan yang bergerak di bidang profesi kewartawanan.

Itu perlu ditegaskan mengingat pengertian ‘pekerja pers’ selama ini sangat
luas dan seperti sengaja terus diperluas di masa Orde Baru untuk
tujuan-tujuan kooptasi yang lebih dalam. Pengertian ‘pekerja pers’ selama
ini bukan saja mereka (karyawan) yang bekerja di bidang redaksional namun
juga yang di administrasi keuangan dan pracetak. Bahkan juga termasuk
karyawan di bidang operator komputer dan karyawan percetakan.

Celakanya lagi, dalam UU Pokok Pers dikatakan bahwa yang disebut ‘masyarakat
pers’ begitu luasnya hingga mencakup percetakan pers dan periklanan. Dalam
berbagai seminar (terutama dalam rangka evaluasi terhadap UU Pokok Pers yang
lama) saya selalu minta agar pengertian masyarakat pers dibatasi hanya
kepada pers itu sendiri. Sebab kalau grafika pers dan periklanan dimasukkan
ke dalamnya, mengapa masyarakat agen, masyarakat loper, masyarakat asongan
dan masyarakat kios tidak dimasukkan ?

Seirama dengan jalan pikiran itu, maka SPP memang harus dibatasi anggotanya
hanya karyawan yang bergerak di bidang profesi. Dengan demikian saya
membayangkan, kelak, di dalam sebuah perusahaan penerbitan pers, para
karyawannya akan mengelompokkan dalam tiga organisasi sebagai berikut:

a. Organisasi buruh biasa (serikat buruh percetakan, serikat buruh
administrasi,    dst)
b. Serikat Pekerja Pers (hanya beranggotakan yang di profesi)
c. Organisasi profesi (persatuan wartawan politik, persatuan wartawan
ekonomi,    dst)

Kapan itu akan terjadi ? Tentu masih perlu waktu. Panjang pendeknya waktu yang
diperlukan relatif. Sementara ini ada baiknya kalau disusun agenda yang
realistis agar kelahiran SPP di Indonesia lebih mulus.

Agenda pertama yang saya usulkan adalah menyisihkan satu kurun waktu
tertentu untuk mengkampanyokan perlunya dilahirkan ‘zaman baru’ tersebut.
Dengan kampanye itu maka para penerbit juga memperoleh gambaran apa yang
akan terjadi dan persiapan apa yang harus dilakukan untuk menyongsongnya.

Memang masih ada beberapa hambatan besar yang akan menghambat lahirnya SPP. Baik
hambatan dari perusahaan penerbit maupun dari pekerja pers sendiri.

Dari pihak penerbit, terutama penerbit yang manajemennya sudah baik,
kehadiran SPP bisa jadi dinilai akan merusak budaya perusahaan yang sudah
dikembangkan bartahun-tahun. Memang tidak semua budaya perusahaan berakibat
baik bagi nasib karyawannya, namun harus diakui ada juga manjemen yang
mengembangkan budaya perusahaan yang dirasakan baik bagi karyawannya.

Adanya kenyataan bahwa banyak CEO dan bahkan pemodal perusahaan pers yang
‘berdarah’ wartawan rasanya akan menjadi salah satu persoalan yang menarik
dibicarakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di masa lalu para pendiri koran
adalah seorang tokoh wartawan. Akibatnya, sulit sekali memisahkan mana itu
pekerja dan mana itu pemodal / manajemen.Sebagian kenyataan itu sangat baik,
sebagian lagi menjadi sangat baik, sebagian lagi menjadi sangat jelek.
Banyak kasus pimpinan/pemodal pers yang berlatar belakang wartawan justru
mampu menekan wartawan dengan sempurna.

Banyak pemodal / CEO perusahaan yang tak lain adalah tokoh wartawan di
perusahaan tersebut juga sudah dibuktikan mengakibatkan sulitnya usaha untuk
merealisasikan ide kemandirian redaksi. Meski ada juga kenyataan lain bahwa
perjuangan ‘kemandirian redaksi’ ternyata dimaksudkan hanya untuk sekedar
agar redaksi tidak banyak dicampuri manajemen, namun dalam kenyataannya
justru redaksi itu sendiri yang tidak mandiri dari kepentingan-kepentingan
kelompok/ perorangan di luar perusahaan.

Hambatan lain lagi adalah kenyataan bahwa karyawan pers kini menjadi
pemegang saham yang cukup besar di perusahaan. Ini pasti mengaburkan status
mana buruh mana pemodal.

Sejak lama saya menyatakan kurang setuju adanya pembagian saham (share sharing)
seperti itu. Saya lebih setuju kalau wujudnya profit sharing, dan itu bukan
didasarkan pada laba bersih tapi pada laba operasional. Sebab kalau dasarnya
pada laba bersih maka bisa jadi suatu saat perusahaan tidak laba karena
policy pemodal yang terus menambah utang yang berarti terub meningkatkan
biaya bunga. Saham, pastilah bukan ‘barang’ yang paling diinginkan karyawan.
Mereka pasti lebih menginginkan uang. Belum lagi kalau dilihat (lebih dapat
pengalaman dari masa krisis moneter sekarang ini) pemegang saham haruslah
juga ikut menanggung kerugian perusahaan di kala perusahaan merugi.

Hambatan lain lagi adalah aturan yang mengharuskan penerbitan memiliki
struktur yang di luar direksi harus ada pemimpin umum, pemimpin perusahaan
dan pemimpin redaksi. Apalagi ada aturan yang lain bahwa pemimpin redaksi
juga harus tunduk pada pemimpin umum.

Di pihak pekerja pers sendiri bisa jadi realisasi SPP ini justru akan
membuat sebagian besar mereka kehilangan pekerjaan. Bukan saja akan banyak
perusahaan pers yang mati, juga karena perusahaan pers yang kuat akan
menentukan persyaratan kemampuan tinggi bagi pekerja persnya.

Untuk yang terakhir itu sebernya ada baiknya. Dengan demikian maka
kristalisasi penerbitan pers akan terjadi dengan lebih cepat. Akibat
kristalisasi ini akan banyak perusahaan pers yang harus tutup atau menutup
diri karena tidak akan mampu memenuhi standard baru. Ini ada baiknya
sehingga hanya pers yang benar-benar sehat yang punya hak hldup.

Selama Orde Baru kristalisasi seperti itu juga terjadi. Dari tahun ke tahun
semakin jelas bahwa hanya penerbitan yang dikelola dengan baik yang bisa
bertahan dan menjadi kuat. Dari tahun ke tahun makin banyak penerbitan yang
menutup diri.

Namun kristalisasi yang terjadi di zaman Orde Baru dinilai kurang fair.
Terutama karena sulitnya pendatang baru masuk ke bisnis pers. Lantas muncul
kesan adanya perlindungan terhadap penerbitan yang sudah ada. Maka ada
penilaian bahwa ‘hasil’ kristalisasi tersebut bukanlah hasil yang
mencerminkan keadaan sebenarnya.

Dengan dibebaskannya SIUPP di zaman Reformasi ini, maka perusahaan pers yang
masih mampu bertahan di masa Orba mendapat ujian yang sebenarnya. Lahirnya
banyak media baru akan membuat persaingan menjadi sangat keras dan terbuka.
Setelah itu kristalisasi terjadi lagi dalam waktu dekat dan dengan demikian
akan banyak sekali media yang berguguran. Saya perkirakan dalam waktu tiga
tahun ke depan sudah akan terlihat mana-mana penerbitan yang akan bisa terus
bertahan dan mana yang harus tersisih di pasar.

Adakah sebaiknya SPP baru direalisasikan setelah masa kristalisasi itu
mendekati hari-hari akhirnya ?

** (tulisan ini disampaikan penulisnya dalam bedah buku Serikat Pekerja Pers
yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jakarta tanggal 25
November 1998.)

Oleh Lukas Luwarso, Ketua Aliansi Jurnalis Independen

Dua hari lalu, 23 November 1998, AJI menerima surat dari National Union of
Journalists (NUJ)–asosiasi wartawan Inggris Raya. Dalam surat yang
ditandatangani Presiden NUJ, Mark Turnbull dan salah satu eksekutif komite
International Federation of Journalists (IFJ) itu dikabarkan kekalahan NUJ
dalam sidang gugatan melawan harian Financial Times (FT).

NUJ atas nama anggotanya menggugat FT menyangkut kecelakaan kerja yang
dialami empat wartawan FT (yang menjadi anggota NUJ). Kasus gugatan itu
berkesudahan kekalahan NUJ. Serikat kerja jurnalis Inggris itu harus
membayar ganti rugi ke FT sebesar 700.000 pundsterling. Surat NUJ ke
AJI-yang juga dikirimkan ke sejumlah asosiasi wartawan di seluruh dunia–itu
adalah bagian dari ajakan solidaritas internasional untuk menolong NUJ
membayar kekalahan gugatan yang begitu besar.

“Ya, kami telah berjuang dan ternyata kalah. Namun sekali lagi kami terbukti
telah menjadi garda terdepan untuk mengupayakan keadilan bagi anggota kami
dan meletakkan satu preseden hukum yang bisa menjadi pelajaran bagi
serikat-serikat kerja lain. Memang kami harus membayar kekalahan dalam
jumlah yang sangat besar, namun kami percaya, adakalanya hal itu tak bisa
terhindarkan dalam soal krusial menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja
jurnalis,” demikian NUJ menyatakan dalam suratnya.

Paparan di atas adalah sebuah fragmen kerja satu serikat jurnalis di negara
maju, Inggris Raya, dengan tradisi kebebasan pers dan independensi jurnalis
yang kental. Bagi negara “berkembang” seperti Indonesia, dengan kondisi pers
yang masih mengenaskan, kisah NUJ itu tentu terasa begitu mewah, mengada-ada
dan tak terbayangkan.

Sebuah organisasi bersikeras membela empat anggotanya untuk mendapatkan
kompensasi dari perusahaan akibat manajemen lalai menyediakan fasilitas
kerja yang layak –sehingga beberapa karyawan mengalami gangguan kesehatan
(Repetitive Strain Injury). Upaya organisasi untuk mendapat kompensasi bagi
anggotanya ini ternyata justru meminta biaya besar.

Di Indonesia, situasi seperti itu pastilah absurd. Bukan saja kasusnya
terlihat “sepele” melainkan juga tak ada presedennya organisasi wartawan
menuntut ke pengadilan minta kompensasi bagi anggotanya yang “mengalami
gangguan kesehatan”. Selama lima dasawarsa Indonesia cuma mengenal satu
organisasi profesi wartawan, PWI. Dan PWI menyebut diri sebagai organisasi
profesi, yang belakangan, 20 tahun terakhir, justru lebih melayani
kepentingan pemerintah ketimbang anggotanya.

Dengan kata lain, wartawan Indonesia sekian dasawarsa tak memlliki satu
wadah yang bisa memperjuangkan hak-hak dan aspirasinya, melindungi
keselamatan kerja serta meningkatkan kesejahteraannya. Namun, boleh jadi,
soal seperti ini prototipe negara berkembang. Dalam situasi mendapat
pekerjaan adalah sebuah anugerah, memperbincangkan hak-hak adalah kemewahan.

Dan justru itu lah kerancuannya. Di Indonesia kerja wartawan lebih dipandang
sebagai profesi ketimbang buruh. Buruh, atau pada era orde baru istilahnya
dihaluskan menjadi pekerja, adalah orang yang bekerja untuk mencari uang.
Mereka diupah oleh orang lain. Jadi wartawan juga buruh, terlebih-lebih
karena untuk menjadi wartawan tidak memerlukan pendidikan atau keahlian
khusus-sebagaimana para profesional.

Meskipun kita punya idiom bagus untuk menyebut jurnalis sebagai “kuli
tinta”, wartawan Indonesia cenderung terjebak oleh kebanggaan semu ketika
beranggapan “berprofesi” sebagai pelapor berita. Terlebih-lebih jika
diketahui kondisi kerja “profesi’ wartawan di Indonesia. Sudah menjadi
rahasia umum, menjadi wartawan artinya serba ketidakjelasan menyangkut: jam
kerja, pendapatan, jaminan kesejahteraan serta perlindungan kerja. Jika
buruh lembur maka ada tambahan insentif (uang lembur), buruh juga punya upah
minimum dan UU ketenagakerjaan yang melindunginya.

Sementara wartawan bekerja cuma dengan “perlindungan” Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) yang ditentukan oleh perusahaan tempat kerja. Itu pun, tidak
setiap perusahaan pers punya KKB tertulis. KKB harus diterima taken for
granted oleh si wartawan, tak soal apakah dalam KKB itu ada rincian yang
jelas dan memadai soal hak-hak menjadi karyawan (wartawan).

Di Indonesia selama orde baru diperkenalkan konsep Hubungan Kerja Industrial
Pancasila (HKIP). Dalam dunia pers, HKIP itu diakomodasi dalam bentuk
pemberian saham 20% kepada karyawan perusahaan pers. Meskipun ketentuan
pemilikan minimal 20% saham itu diatur dalam UU Pokok Pers tahun 1982-dan
dipertahankan dalam RUU Pers yang tengah digodok– sebenarnya aturan main
20% ini tidak jelas benar, dan bisa dibilang belum ada perusahaan pers yang
menaatinya. Beberapa perusahaan pers yang telah makmur memang berupaya
menerapkan pembagian saham 20% tersebut, namun masih dalam bentuk profit
sharing. Artinya jika perusahaan untung besar maka keuntungan itu bisa
diteteskan kepada para pekerjanya dengan pembagian deviden. Tetapi benarkah,
dengan demikian, pekerja telah mendapat 20% haknya.

Tidak juga. Pembagian deviden lebih mirip pemberian “berkah kedermawanan”
pemodal (pemilik perusahaan) kepada karyawannya. Sementara karyawan, yang
seharusnya memiliki hak 20% itu tidak bisa ikut mengambil keputusan soal
berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, termasuk berapa
besar alokasi keuntungan yang harus dibagikan itu Substansi pemilikan 20%
seharusnya berada pada hak karyawan untuk turut mengambil
keputusan-keputusan strategis perusahaan. Artinya karyawan punya wakil yang
duduk dalam dewan komisaris untuk turut mengambil keputusan. Sehingga,
misalnya, tidak akan terjadi perusahaan pers yang hasil keuntungan, dari
memeras keringat wartawannya, diinvestasikan ke dalam usaha tambak udang,
pendirian pabrik sepatu, membangun hotel, dan lain sebagainya. Padahal
keuntungan itu selayaknya dikembalikan kepada karyawan, untuk peningkatan
kesejahteraan dan kondisi kerja.

Meskipun di atas kertas ide pemilikan saham 20% ini cukup menarik, nampaknya
realisasinya tidak sesederhana idealnya. Dan gaya industrial Pancasilais
yang ingin menekankan harmoni ini memang tidak lazim dalam hubungan kerja
sesungguhnya.

Karena yang kerap terjadi dalam hubungan industrial-antara pemodal dan
pekerja-biasanya berada dalam posisi “tegang”. Karena masing-masing punya
vested interest masing-masing. Pemodal berkeinghlan mengeluarkan modal
sedikit mungkin tetapi meraih laba yang banyak. Sementara pekerja ingin
bekerja seringan mungkin dengan penghasilan besar. Ketegangan kepentingan
itu bisa diatasi jika antara pemodal dan pekerja ada kesetaraan dalam
tawar-menawar. Lazimnya posisi tawar pekerja memang sangat rendah di mata
pemodal, karena biasanya “sudah untung bagi seseorang untuk mendapat pekerjaan”.

Nilai tawar pekerja bisa meningkat jika ada serikat kerja yang bisa
memperbaiki kondisi pekerja melalui tawar menawar kolektif; melindungi
pekerja dengan menciptakan rasa solidaritas sesama pekerja ketika mendapat
perlakuan tidak adil dari perusahaan, seperti pemecatan, pemotongan gaji.
Serikat juga bisa membantu mengorganisasi hubungan antara pemodal dan
pekerja, agar ada kesepakatan yang bisa ditaati bersama. Keberadaan serikat
khususnya adalah untuk menjamin bahwa kepentingan pekerja tidak dilalaikan
oleh perusahaan. Karena kalau tidak, pekerja berarti selalu berada dalam
“belas kasihan atau niat baik” pemodal.

Tapi, memang, tetek bengek urusan hubungan industrial pemodal-pekerja bisa
didudukkan, jika soal-soal yang substansial telah diselesaikan. Jika negara
masih suka ikut campur dalam segala hal, sebagaimana era orde baru, maka
tugas pertama serikat kerja adalah melawan berbagai halangan yang diterapkan
negara itu. Itu lah yang dikerjakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di
awal-awal pembentukannnya.

Ketika kini halangan politik (sistem lisensi/SIUPP pada pers, sensor dan
intimidasi, serta larangan berorganisasi) mulai surut. Wilayah berikutnya
bagi AJI adalah menjadi serikat kerja profesional. Ini kerja yang tidak
mudah dan butuh waktu, dan bisa jadi lebih rumit dibanding ketika malakukan
perlawan “politis”.

Misalnya, setelah Soeharto turun dan ketentuan SIUPP disederhanakan, Pers
Indonesia belakangan ini disebut mengalami inflasi. Jumlah penerbitan pers
meningkat pesat, lebih dari 300 SIUPP baru telah dikeluarkan. Dari sekian
banyak bakal penerbitan baru, kini ada sekitar 50 yang telah terbit. Jika
setiap penerbitan baru itu merekrut masing-masing 10 wartawan baru, berarti
selama enam bulan terakhir jumlah wartawan Indonesia bertambah 500 orang.

Jika dalam setahun mendatang 300 media baru muncul, maka jumlah wartawan akan
bertambah 3000 (menambah jumlah wartawan Indonesia saat ini sekitar 7000).
Tetapi sejauh mana daya beli masyarakat dan pemasang iklan mampu mendukung
keberlangsungan media-media baru itu? Jika ekonomi masih sulit, berarti tak
banyak media yang mampu bertahan. Itu artinya bakal banyak PHK, alias banyak
mantan wartawan dan pekerja pers yang tak jelas nasibnya. Lantas?

** (tulisan ini didiskusikan dalam bedah buku Serikat Pekerja Pers yang
diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen, di Jaskarta 25 Nopember 1998)

=================00000============0000=====000=====

Kita semua merundukkan kepala mengenang korban Tragedi November l998. Perhatian
kita terpusatkan pada posko-posko mahasiswa di berbagai kampus. Namun, di luar
lingkup kampus, ada juga korban-korban yang tidak dielu-elukan sebagai
pahlawan. Tidak ditemui Menteri dan tokoh. Penderitaan mereka dan keluarga
mereka baru sedikit terekam, meski nama mereka sudah tercatat dalam daftar
warganegara Republik tercinta yang tersungkur di hadapan kebengisan tentara.

Mereka sangat membutuhkan bantuan moral dan material dari kita semua. Maka,
melalui surat ini kami mengetuk hati teman-teman untuk turut meringankan
beban keluarga-keluarga miskin ini.  Soetomo, supir bajaj terbaring tak
berdaya di Ruang Rawat Irna B, RSCM. Dialah tulang punggung pencari nafkah
keluarganya.  Marilah kita tunjukkan rasa terima kasih dan solidaritas
kepada sesama warga kota Jakarta yang saat ini sangat membutuhkan bantuan kita.

Selain Soetomo, masih ada sejumlah warga lain yang juga menjadi korban
kekerasan militer, antara lain, Suhatman Effendi, siswa kelas II SLTA, si
bocah Ayu, 6 tahun, yang hingga kini juga masih dalam keadaan kritis. Kita
juga perlu mengidentifikasi warga lain yang menjadi korban, bukan hanya
oleh kekerasan militer tetapi oleh sebuah sistem yang telah meminggirkan
mereka selama ini.

Uluran bantuan anda dapat langsung diberikan kepada korban yang bersangkutan
atau keluarga. Namun, bila anda tidak sempat mengantarkannya sendiri,
mungkin mengontak ke posko-posko bantuan yang dekat anda.

Atas nama  kawan-kawan

Sylvia T.
==================00000=============0000=====000===

JAKARTA (SiaR, 24 Nov, 98).  SiaR investigation, conducted all day Monday,
23 November, uncovered evidence indicating manipulation behind the Ketapang
Riots, which broke out in the earily hours of Saturday, 21 November and
Sunday, 22 November.  SiaR interviewed a number of eyewitness including
preman (thugs), local residents and  deacons of the churches damaged in the
mass riots.

Three preman belonging to the Paradise entertainment centre security guard
on Jalan Ketapang, who had escaped from the angry masses surrounding them,
a church deacon of the Ketapang Church of Christ, and several residents of
the area around Jalan K.H. Hasyim Ashari, Central Jakarta, revealed a
number of irregularities  around the riots, which, according to the Jakarta
Regional Government have cost roughly Rp. 9 billion in material damages,
including the destruction/burning of 14 churches, 12 residences, three
banks, three shops, three schools, and dozens of motor vehicles.

The death toll has risen to 13 people killed by fire, carbon monoxide
inhalation in the burning “Paradise” building torched by the masses, and by
mass violence.

The confession of the three preman from Tanjungpriok who escaped from the
masses before the clash broke out on Saturday night and Monday morning,
indicates that there was provocation or pre-conditioning to instigate
physical conflict between the members of the entertainment centre security
guard–most of whom are of Ambonese ethnicity–and the local residents
several days before the riots.

According to AN, Jn and Uc, groups of residents and people saying they were
students had come to the entertainment centre three times before. The
entertainment centre had also been extorted by the boss of the Tanahabang
preman, Hercules.  Hercules had been given Rp. 20 million, but his demand
for “monthly contributions” had been rejected by the management of the
entertainment centre.

The first group to demonstrate at the entertainment centre arrived
precisely on 30 September l998.  At that time, hundreds of people arriving
by truck asked that the entertainment centre be shut down.  The second and
third demonstrations were organized by hundreds of people calling
themselves students.  Some of them wore cream-coloured “university
jackets.”  They called their group KAMPER (Kesatuan Aksi Mahasiswa Pembela
Rakyat=Student Action in Defense of the People). and came on 12 and 13
November l998, at the time when all student action groups were
demonstrating at the Parliament building on Jalan Gatot Subroto.

A debate between the security guards of the entertainment centre and the
“students” ensued, even though the “students” were given a proper
reception.  The security guards, who had been following national political
developments wondered at the strangeness of this action which was not aimed
at the Parliament building, unlike all other demonstrating student groups.
AN said that he tried to read the logo of the university of the
demonstrators; according to him the name of the unversity was not clear,
and the badge had the appearance of having being sewn up in a hurry.

Oddly, the “students” shouted yells which–according to the three
preman–were filled with anti-ethnic/religious sentiments intended to
provoke the local residents into joining with the “students”.

“But their efforts failed, because we gave them a proper welcome and
respected them as students whose voices must be heard.  We too agree with
the aspirations for which the students have been struggling during the
Special Session (of the MPR),” said AN.  The “students” demanded that
Paradise be closed down.

On the basis of data collected by SiaR from several student action groups
appearing since May l998 to struggle for total reform, there has been no
student group carrying the name KAMPER. The student groups from the
Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) area known so far are
FORKOT, FAMRED, FORBES, KOMRAD, KOBAR, KBUI, KAMMI, FRONT JAKARTA and the
like. SiaR tried to find more information through the Jabotabek networks of
student activists and found confirmation that the KAMPER group of students
was unknown.

“We don’t know if this group is an instant creation with a specific aim. We
have our networks and contacts with other students,” said Jimmy, a FORKOT
activist.

Another unusual thing was that the fight between the Paradise security
guards and four long-haired young men thought to be local residents at
22:00 local time ended peacefully through the intervention of local
leaders.  According to AN, Jn, and Uc, the  security guard preman of the
Paradise entertainment centre was divided and assigned to two separate
locations, partly around the building on Jalan Kunir and the other on Jalan
Ketapang.  The three people interviewed were with the Jalan Kunir security
group.

Although the fight had cooled down, the preman on Jalan Kunir received
several telephone calls from people saying they were staff of the Jalan
Ketapang Paradise building, and that they needed security assistance from
Jalan Kunir, because the situation was heating up again and that there were
rumours that the Paradise building was to be attacked by the local
residents.

AN, Jn, and Uc revealed that Bung Hnk–coordinator of the thugs on Jalan
Kunir–several times emphasized that he refused to allow his Jalan Kunir
preman to go to Jalan Ketapang to provide assistance. “We should just keep
the peace here, as our contract says,” said Bung Hnk, as imitated by Uc.
Perhaps because the telephone calls asking for assistance went on and on,
the Jalan Kunir group finally decided to join the Jalan Ketapang group.

From reports by the three preman, when the Jalan Kunir preman group arrived
at Jalan Ketapang, around 02:00 in the early morning, there were no
problems at all from the local residents, because the two conflicting
groups had agreed to a peace.

According to AN, Jn, and Uc, the combined groups of preman from Jalan Kunir
and Jalan Ketapang were each headed by a coordinator, and the coordinators
were in charge of several team leaders.  In total there were about 400
people. Thus, they said to SiaR, [the question is] who were the party or
group of people whom the residents accused of  coming from the Paradise
security preman,  and who allegedly attacked local residences, injuring
several people, breaking windows and breaking the window of a Muslim prayer
house.  It was the breaking of the window of the prayer house which incited
thousands of people to anger, because the news that began to circulate was
that a mosque had been burnt by a group of “infidels” (“kafir”) from
Eastern Indonesia.

The coordination of the working preman is very tight and highly organized,
and according to the three preman, until dawn, when the attack on the local
residences was said to be happening, not a single member of their group who
were gathered on Jalan Ketapang were involved in any attack.  “We were
gathered around the Paradise building. It is impossible for any one of us
to act alone without the command or approval of the coordinator,
particularly to attack the residents.  Our only task is to secure the
Paradise, not to attack residents or other areas,” said Jn.

Rules are super strict. If one of the members of the security guards so
much as attempts to look around or even to see what is going on inside the
building, that member can be immediately fired without severance pay. And
even more so when it comes to acting on their own without the coordination
of the team leader or the coordinator, said UN.

A number of residents contacted by SiaR said that there were several Kijang
vans and pick-ups which dropped off and evacuated the attacking masses.
The attackers were indeed dark-skinned, as are most of the Paradise preman
security guards.  The angry  residents thought that the attack was a
continuation of the Saturday night incident, which was actually over.

About the attacking masses, Jn, .AN, and Uc are convinced that the people
sent in were not members of their group. “The groups of Hercules, of Yoris
(a Chairman of the Pancasila Youth–Ed), and even some members of the Pam
Swakarsa (vigilantes recruited for the Special Session of the MPR–trans),
were from North Maluku,” said Uc. Indeed, four members of the Pam Swakarsa
who died at the hands of the residents of Cawang Atas, turned out to be
from Ternate, North Maluku. This observation is based on their family
names.

The three preman wanted to know whether certain parties outside the groups
engaged in the original fight wished to use the opportunity to create a
larger riot exploiting  ethnic and religious differences.  “Brother, our
education is not good, so it may be that our simplicity is exploited by
certain groups,” said Uc to SiaR.

The preman themselves were recruited since 29 September l998 in
anticipation of riots accompanying the special session of the MPR. However,
according to one of the three preman, a recruiting coordinator, with the
initials Cd, known to be close to military apparatus from the Paspampres
(presidential guard) and the Greater Jakarta Metropolitan Police Mobile
Brigade has disappeared since the riots.

A further irregularity is indicated in the narrative of a church deacon at
the Ketapang Church of Christ, who said that the masses who burnt and
destroyed a number of churches and public facilities and the Paradise
building, were not from the locality, and were not the people involved in
the original fight with the Paradise security preman.

“The attacking masses were not local residents. I am a true resident of
Ketapang. My family and I have lived here for generations, so I know who
the residents are and who are not. They were people from outside this
area,” said the church deacon.  In relation to the attacking masses coming
from outside as the rioting spread, local residents were surprised by the
presence of two trucks carrying unknown masses who said they were from
Tangerang.

“How can it be that people from Tangerang just happen to show up at the
location of the riots,” asked the church deacon.

The climax of the irregularities occurred when the situation had worsened,
when the 400 preman and employees and visitors to the Paradise
entertainment centre were surrounded by thousands of people.  At that time,
an anti-riot squad from the Greater Jakarta Military command entered the
Paradise building and collected all the sharp weapons belonging to the
preman who had armed themselves earlier.  A debate broke out with the
troops who were about to collect the weapons, “You will be held responsible
if anything happens to us,” said the preman, who were beginning to be
worried on seeing the way the situation was developing.

“Ya, I’m responsible; collect all your sharp weapons,” said the military man.

The military then confiscated all the sharp weapons collected, and
strangely enough, the weapons were simply placed by the road-side. When the
masses took over the sharp weapons, the Kodam Jaya Riot squad let them do
so. The situation became unequal, and finally, as has been reported by
several mass media, the Paradise building was burnt by the masses.  The
people–including Paradise employees–who were unable to escape, were burnt
to death.  Hundreds of others were able to leap over the fence to run to
the Gadjah Mada Plaza building, before they were rescued by the military
with three Anti Riot Squad trucks.

The Paradise entertainment centre has been mentioned as one of the largest
gambling centres in Southeast Asia. According to data obtained by SiaR from
a Paradise staff, on Jalan Kunir alone an there is an estimated 700 cars
carrying guests [daily–trans], with each car carrying at least Rp. 3
million, up to amounts of hundreds of millions for gambling.  Gambling
chips are found in denominations of Rp. 10 thousand, Rp. 20 thousand and
Rp. 50 thousand. This does not include the centre on Jalan Ketapang.

Although the preman have named the big boss as an ethnic Chinese, other
SiaR sources from among Paradise staff have indicated that the gambling
centre is owned by Sigit Soeharto, one of the sons of former pre

MEDAN (SiaR, 24/11/98), Kekuatiran akan terjadinya kerusuhan sepulang
warga Porsea dari demonstrasi di DPRD Sumut dan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)
Rizal Nurdin Kamis (19/11) minggu lalu terbukti. Pada Minggu (22/11) sore
terjadi perusakan terhadap 13 truk pengangkut kayu milik PT Indorayon Utama
(PT IIU) di Simpang Simaibang Pasar Desa Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang
Sipangan Bolon, Parapat. Dari 13 truk itu, menurut sumber SiaR, 9 buah truk
dibakar masa yang berjumlah ratusan orang itu.

Menurut sumber SiaR, aksi perusakan dan pembakaran terhadap truk-truk
milik PT IIU itu berawal ketika pada siang hari sekitar pukul 10.30 WIB
sekelompok pemuda Porsea tengah bermain volley di dekat Simpang Siraituruk.
Suatu saat, bola volley itu meluncur kearah jalan aspal dan berhenti di
depan 4 buah truk PT IIU yang tengah mengangkut kayu-kayu gelondongan bahan
baku pulp. Iringan truk yang dikawal petugas keamanan (Brimob) itu berhenti
terhalang bola volley.

        Para pemuda yang bermain volley lalu berteriak, “Buat…buat…”
dalam bahasa Batak. Buat artinya: “Ambil….ambil”. Namun teriakan tersebut
disalahartikan para petugas Brimob yang mengawal truk tersebut. Teriakan
ambil dikira perintah agar para pemuda yang lagi main volley merampas
kayu-kayu yang dimuat truk Indorayon, demikian sumber SiaR.

Akibatnya fatal. Aparat Brimob melepaskan dua kali tembakan keudara,
sesudah itu mengarahkan tembakan ke arah para pemuda. Para pemuda yang
berjumlah 30-an, karena banyak yang menonton volley Minggu itu menjadi
panik, mereka berlarian kesana-kemari. Sial bagi Sahat Butar-Butar (21), ia
terkena tembakan peluru aparat. Warga yang melihat kejadian itu menolong Sahat
dan membawanya ke rumah sakit Elizabeth di Medan.

Warga Porsea yang mendengar kasus tersebut menjadi marah. Mereka kemudian
ramai-ramai mencegat truk-truk Indorayon. Hingga terjadilah aksi perusakan
dan pembakaran tersebut. Hingga pukul 22.00 WIB, menurut Effendi Panjaitan
dari Forda WALHI Sumut, sudah 9 truk milik Indorayon dibakar warga Porsea.

Aksi perusakan dan pembakaran truk-truk milik PT IIU merupakan buntut dari
ketidakpuasan warga Porsea terhadap sikap Gubsu Rizal Nurdin yang tidak
bisa mengambil sikap tegas untuk mendukung penutupan PT IIU seperti yang
dibuat DPRD Sumut. Sumber SiaR juga menjelaskan bahwa tingkah laku aparat
keamanan yang over acting, membuat kebencian masyarakat Porsea makin
menumpuk. Lalu terjadilah aksi perusakan dan pembakaran.***

===============00000=============0000============

25 November 1998

Situasi politik nasional Indonesia dewasa ini benar-benar memprihatinkan.
Aroma kekerasan mewarnai dinamika masyarakat. Paling tidak dalam satu tahun
ini, kita menyaksikan bahkan mungkin merasakan tindak kekerasan yang brutal.
Kasus pembunuhan dan perkosaan di Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh,
Irian Jaya dan Timor Leste, penculikan dan penghilangan paksa, penganiayaan
dan penembakan terhadap para aktivis pro-demokrasi di kampus-kampus yang
memuncak pada penembakan mahasiswa Trisakti. Kasus penjarahan, pembakaran
dan perkosaan pada medio Mei di beberapa kota, pembunuhan Ita Marthadinata,
pembantaian ulama di Banyuwangi, tragedi penembakan mahasiswa di Semanggi
dan yang belum lama terjadi kerusuhan Ketapang. Negara sendiri tetap
menggunakan militer sebagai aparat koersif untuk membungkam tuntutan politik
rakyat dan juga kaum perempuan, bahkan telah menciptakan konflik horizontal
di kalangan rakyat dengan menggunakan Pam Swakarsa. Sederet peristiwa
tersebut telah menumpahkan darah secara sia-sia. Setidaknya ratusan orang
telah meninggal, kehilangan harta, dan kehilangan harga diri.

Semua tragedi diatas, menunjukkan betapa budaya kekerasan semakin kukuh dan
bahkan menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan politik. Dari
semua kekerasan ini, jelas telah mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi
manusia.

Tanpa menutup mata bahwa kekerasan ini dialami oleh semua orang, tetapi
harus diakui bahwa perempuanlah yang paling menderita. Perempuan baik secara
langsung atau tidak langsung, merasakan kekerasan tersebut. Dari deretan
korban tersebut, disana ada perempuan, ada ibu korban, ada istri korban dan
juga anak-anak korban. Betapa tersayatnya nurani perempuan yang harus
merelakan dirinya atau orang-orang yang dikasihi tewas ditangan peluru
aparat, terbakar, diperkosa, dan teraniaya oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Jelas penderitaan tersebut menghancurkan seluruh
kehidupan perempuan, dari kehancuran fisik, materi, dan juga psikis
disepanjang hidupnya.

Rentetan kekerasan yang ada tidak bisa dilepaskan dari struktur politik
bangsa, dimana militerisme mendapatkan posisi dominan dalam berbangsa ini.
Militer sebagai kekuatan bersenjata bukan lagi untuk rakyat, tetapi untuk
kekuasaan. Sangat kita sadari bahwa watak militer adalah “kill or to be
killed”, dan itu jelas-jelas kita saksikan dalam deretan tragedi diatas.
Tegaknya kekuasaan yang didukung oleh agen-agen kekerasan adalah wujud dari
politik patriarkis. Politik patriarkis ini jelas-jelas menggunakan cara-cara
kekerasan (baik fisik maupun non fisik), stigmatisasi, diskriminasi dan
teror seksual.

Sikap negara yang membiarkan adanya kekerasan terhadap perempuan juga
merupakan bagian dari kekerasan negara terhadap perempuan. Untuk itu,
perjuangan menuntut demokratisasi tidak ada artinya jika tidak disertai
dengan tuntutan pencabutan Dwi Fungsi ABRI.

Berdasar realitas tersebut diatas dan untuk memperingati HARI ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN SEDUNIA 25 November 1998, maka dengan ini Perserikatan
Solidaritas Perempuan mengajukan pernyataan politik sebagai berikut:

    a.. Cabut Dwi Fungsi ABRI
    b.. Usut tuntas dan pertanggungjawabkan kasus-kasus kekerasan negara
selama         32 tahun (baik dibawah Soeharto maupun Habibie)
    c.. Ratifikasi semua Konvensi Internasional yang mendorong penghormatan
terhadap hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan.

Perserikatan Solidaritas Perempuan juga menyerukan kepada seluruh rakyat
Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam aksi-aksi damai anti kekerasan
menuntut pencabutan Dwi Fungsi ABRI, pengusutan tuntas kejahatan politik dan
ekonomi rezim Orde Baru dan memperjuangkan demokratisasi dan penegakan hak
asasi manusia.

Membongkar Patriarki, Berjuang Untuk Demokrasi

Jakarta, 25 November 1998

Tati Krisnawaty                 Yunianti Chuzaifah
Direktur Eksekutif              Departemen Perserikatan

=================000=============0000==========

ALAS (MateBEAN, 23 Nov. 98).  The political reforms in Indonesia, welcomed
by all Indonesians, is turning out to have little impact on Indonesian
Armed Forces (ABRI) brutality.  In Indonesia, the people are mourning the
Semanggi Tragedy known as “Black Friday”, while the people of East Timor
are now confronting a massacre, which may be the worst in the 23 years of
Indonesian military occupation.

The massacre took place in the Manufahi Regency, more precisely, in the
Alas and Fatuberlio districts, roughly 160 kilometres to the south of Dili.
According to a SiaR source in Same, since Tuesday, 10 November, Indonesian
troops have been hunting down Falintil guerillas who attacked the Alas
district a day earlier, killing the Alas military area commander and two of
his men, and seizing 39 weapons.

The Indonesian troops consist of Battallions 744, 745, Linud 700, 315,
Kopassus, Mobile Brigade, with the support of Marines who had recently been
transported on two ships.  In addition, all Same and Manatuto Military
district command troops were also involved in the operation.  According to
local residents, the operation is similar to the Armed Forces l981
Operation Kikis (“erase”).  All major roads leading to and away from Alas
were blockaded so that no information could escape from the area.

Detailed information only emerged on Saturday, 21 November, when a local
resident was able to escape from the village of Fahi Nehan, Fatuberlio
district, through Mindelo and Maubessi.  In Maubessi, he/she was able to
inform people on their way to Dili of the massacres taking place in Alas
and Fatuberlio.

According to his/her information, the worst massacre took place three days
ago, i.e. on Thursday, Friday and Saturday.  According to this person,
during the three days, there was constant armed conflict between the
Falintil guerillas and the Indonesian Armed Forces. As many as 500
civilians and Falintil guerillas have fallen victim to the attack, and 100
military personnel.  The troops attacked and entered the homes of all the
residents in the areas of Fahinehan, Bobisusu, Kaikasa, Aituha, and Derok
Oan, and part of the Turiscai area.  Troops captured and killed all young
men they accosted.  Homes were entered as soldiers searched for the 39
firearms seized two weeks ago in the Alas district.

Not only local residents have been subjected to terror and murder, the
local church has also been threatened.  The parish priest, Romo Andreas, of
the Franciscan Order has also been subjected to terror, as even his car was
burnt by Indonesian soldiers.

As a result of the massacres, Portugal has threatened to boycott
negotiations between high officials from Portugal and Indonesia, begun this
week in New York.  From Dili, the Solidarity Council, together with the
people, planned to protest the military on Sunday, 22 Nov.

Ironically, the massacre took place at precisely the time that relations
between Jakarta and Lisbon began to show signs of warming once more.  One
sign was the visit of Joao Soares, Mayor of Lisbon, to Indonesia. During
this visit, Joao Soares met with Falintil Commander Xanana Gusmao at the
Cipinang prison, and called on the Indonesian government to free Xanana
immediately and unconditionally.  Another sign was the visit of Amien Rais,
Chair of the National Mandate Party (PAN) to Xanana in Cipinang on last
Friday, 20 Nov.***
================00000=========================

Pengantar

Redaksi SiaR mendapat kiriman satu bundel data mengenai korban kekerasan
politik yang terjadi sewaktu Sidang Istimewa MPR 10-13 Nopember 1998.
Data-data ini menggambarkan tentang bagaimana kejamnya aparat yang ditujukan
kepada massa. Mahasiswa, anak-anak, sopir metromini, sopir bajaj, dan
sejumlah anggota masyarakat lain yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Sementara pengumuman yang selalu dikedepankan oleh ABRI adalah korban dari
pihak militer, yang secara jumlah dan tingkat penderitaannya, jauh lebih
sedikit dan lebih ringan dibandingkan mereka yang ada di dalam daftar di
bawah ini.

Berikut kami paparkan laporan tersebut, yang ikami sajikan secara serial
mengingat banyaknya jumlah korban.

Redaksi SiaR
————

TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN
Jl. Arus Dalam No. 30 RT 02/ RW 09, Cawang Jakarta Timur
Telp. (021) 910049c & (021) 8094531; Fax: (021) 8094531;
E-mail: galih@indo.net.id

DATA SEMENTARA KORBAN KEKKERASAN POLITIK  SIDANG ISTIMEWA MPR TANGGAL 10 –
13 NOPEMBER 1998 (bagian 1)

(Cara membaca data: No. Urut, Tgl Kejadian, Nama/Jml,Umur/Status, Alamat,
Lokasi kejadian, Kondisi, Keterangan)

1. 11/11/98 Saptono, Wartawan LKBN Antara – Depan gedung BBD Jl. Imam
Bonjol, Luka di bagian kepala dan tangan, dipukuli bertubu-tubi oleh aparat
keamanan
Kameranya dihancurkan, di rawat di RS. St. Carolus
2. 11/11/98, Tatan Agus, Fotografer Majalah Gatra, -, depan gedung BBD,
Dipikuli kepalanya dan ditodong dengan pistol oleh aparat, –
3. 11/11/98, Edi Hasbi, Fotogrrafer Kompas, -, depan gedung BBD, Dipukuli
kepalanya  dan ditodong dengan pistol oleh aparat keamanan,-
4. 11/11/98, 9 orang (Letda Pariyono, Kopda Tugiyono, Sertu Sanusi, Sertu
Sugito, Serda Nuwammerun,Praka Muchtar, Kopda Ruswadi, Pratu Suyono,Kapten
Eko Natalie),-, depan gedung BBD, Luka tertabrak mobil mahasiswa, 6 orang di
bawa
ke RSPAD Gatot Subroto
5.11/11/98, Tuti. Mhs IISIP, – , depan gedung BBD,Dipukuli aparat keamanan,
Dibawa ke RS Carolus
6. 11/11/98, Novi, Mhs IISIP, – , depan gedung BBD, Dipukuli aparat, Dibawa
ke RS Carolus
7. 11/11/98, 2 orang, mhs UPN, – , – , luka ditabrak dari belakang oleh
aparat, di bawa ke RS Tebet
8. 11/11/98, 1 orang, mhs Untag, – , – ,luka ditabrak dari belakang oleh
aparat, di bawa ke RS Tebet
9. 11/11/98,Toni Setiawan, Mhs ISTN, -, -, dipukul aparat,-
10. 11/11/98,Eva, Mhs ISTN,-,-,dipukul aparat,-
11. 12/11/98, Bharada Prayitno, aparat keamanan (anggota Brimob),-,komplek
DPR/MPR, meninggal akibat terjatuh saat menaiki truk bersama rombongan
seusai bertugas mengamankan SI MPR, keterengan resmi dari Kadispen Polda
Metro Jaya (Letkol Pol Drs Edward Aritonang)
12. 12/11/98, Uga Asmana, mahasiswa Univ. Muhamadiyah, -, jembatan Semanggi,
meninggal ditembak,-
13. 12/11/98,Hadi,-,-,-,meninggal ditembak,-
14. 12/11/98,Lukman Firdaus,pelajar SMU Negeri Tangerang, Depan Polda Metro
Jaya,meninggal dihantam kepalanya dengan popor senjata, meninggal di RS
Carolus tgl 13/11/98
15. -,Eduard Tambunan, mhs FE UKI,-,Slipi,Luka disiksa,dicambuk,
diinjak-injak,mobil digebrak aparat sewaktu massa bergerak mundur;kaca pecah
mengakibatkan luka di kepala.Ditolong oleh polisi dan dibawa ke posko
keamanan; di posko itu ia malah disiksa, dicambuk, diinjak-injak dan
ditelanjangi.
16. -, Yudi Faruk/Cendil,-, Kota Bambu (5680962),-,memar; luka ringan akibat
pemukulan,-
17. -,Nuel,mahasiswa UKI angk’95, -, Slipi,luka,-
18. -, Jack,mahasiswa UKI angk ’93,-,-Slipi,luka,-
19. -,Jawan, mahasiswa UKI angk 92,-,-,luka,-
20. -,Agung, mahasiswa FE UKI angk 95,-,-,luka,-
21. -,Terry C, mhs FE UKI 95,-,-,LUKA,-
22. -,Rino, mhs BSI Fatmawati,-,-,luka,-
23. -, Retno, -,-,-,luka,-
24. -, Lia, -,-,-,luka,-
25. -, Hendi,-,-,-luka,-
26. -,Nova, mahasiswa ABA/ABI 97,-,-,luka,-
27. -,Selvi, mhs ABA/ABI 98,-,-,luka,-
28. -,Sugiarti, mhs ABA/ABI 98,-,-,luka,-
29. -,Apri, mhs ABA/ABI angk 98,-,-,luka,-
30. -, Wiwi, mhs ABA/ABI angk 98,-,-,luka,-
31. -, Sri, mhs ABA/ABI angk 98,-,-,luka,-
32. -, Bayu, mhs ABA/ABI angk 97,-,-,luka,-
33. -,Dani, -angk 97,-,-,luka,-
34. -, Anisa, -angk 97,-,-,luka,-
35. -,Kobra, -angk 97,-,-,luka,-
36. -,Listi, -angk 97,-,-,luka,-
37. -, Yobi, mhs ISTN angk 96,-,-,luka,-
38. -, Irma,mhs Gunadarma, angk 96,-,-,luka,-
39. -,Winbow,mhs Sahid,-,-,luka,-
40. -,H Asri, mhs STIMIK Indonesia,-,-,luka,-
41. -,Asehy,mhs Sahid,-,-,luka,-
42. -,Syarief,mhs Gunadarma,-,-,luka,-
43. -,Arisman,mhs STT Jakarta,-,-,luka,-
44. -,A Husin,mhs ISTN,-,-,luka,-
45. -,Ion Swuasnugraha,mhs Sahid,-,-,luka,-
46. -,Parlin,mhs ISTN, -,-,luka,-
47. -,Mario,mhs UKI,-,-,luka,-
48. -,Margiono,mhs Gunadarma,-,-,luka,-
49. -,Petrus, mhs Gunadarma,-,-,luka,-
50. -,Hendy Renaldy, mhs ISTN,-,-,luka,-
51. -,Firdiansyah Munir,mhs FE Gunadarma,-,-,luka,-
52. -,Kardiansyah Arif, mhs Sahid,-,-,luka,-
53. -,A Sumirah F Siagian, mhs ITN Bandung,-,-,luka,-
54. -, Numrut, mhs UKI,-,-,luka,-
55. -,Jefrey Schalky,mhs FE Sahid,-,-,luka,-
56. -, Roy,mhs FSPP,-,-,luka,RS Pelni
57. -,Jeri Sihombing, mhs Fisip UKI,-,-,luka,-
58. -,Iwan HD, mhs FT Sipil UKI,-,-,luka,-
59. -,Harta Lilina,-,-,-,luka,-
60. -,Budiana,mhs Gunadarma,-,-,luka,-
61. -,Wiwit,mhs Ind Tek,-,-,luka,-
62. -,Mulyono,sopir Metromini,-,-,luka,-
63. -,Eri, mhs Sahid,-,-,luka,-
64. -,Ade,mhs Sahid,-,-,luka,-
65. -,Agustian,mhs Sahid,-,-,luka,-
66. -,Faizal,mhs ABA/ABI,-,-,luka,-
67. -,Oscar Imanullah, wartawan LKBN Antara,-,-,kepala Benjol;tangan patah;
dan luka dalam,-
=======================in english version=============
LETTER TO THE EDITOR: INFORMATION ON THE KETAPANG INCIDENT

Dear readers,

This is a letter sent by Samuel, who has received material for analysis of
the bloody Ketapang incident, which claimed the lives of 13 people, and
destroyed and/or burned a number of churches.

The editor is posting this letter to be used as material for analysis about
the possibility of high level intelligence operations in this incident.

Study it well and good luck!

SiaR Editorial Board
———————

The riots taking place in Jakarta today (Sunday, 22 November) appear to be
more complex than most people think, i.e. a riot sparked by gambling and a
dispute over rights to a parking lot.

From a team sent to the location, we have obtained facts that indicate
tight and sophisticated planning for the events of this day.  The
indicators are as follows:

(1)  The people who threw stones at a Mosque near the Christ the King
Church have been equipped with fake identification cards.  The story is: a
group of people threw stones at a Mosque and then ran in the direction of
the Christ the King Church.  The muslims in the area then chased the men
and captured a number of them. Then, the people checked their identities
and found from the identification cards that they were Christians. With
high emotions, the masses then destroyed and burnt the Christ the King
Church, to which the people who had thrown stones at the Mosque had run.

The people who were captured were then taken to the police station and when
they were interrogated, the people “forgot” their own names and addresses.
When they mentioned them, the information differed from the information on
the identification cards they held.

(2) At the same time as the incident during which a Mosque was stoned, a
group of people from a different direction came and shouted that the Mosque
had been burnt and provoked the masses on Jalan Petojo to destroy the HKBP
Church in Petojo, which was then destroyed and burnt.  Another group of
people also moved to provoke the masses to burn the Pentecost Church on
Jalan Kemakmuran.  Yet another group at almost the same time provoked the
masses to burn the Catholic Cathedral, but this church was already guarded
by the Air Force Special Forces Unit.  The masses then destroyed and burnt
the Saint Ursula Primary School.  It is also reported that the Kalam Kudus
School was also destroyed (burnt?).

(3) Now (information from around 22:00-23:00 local time), a mass of people
is also provoking the masses around the Penggilingan-Duren Sawit area.

An analysis of the above events shows the inability of the Armed Forces
Commander [Gen. Wiranto] to control his intelligence apparatus, which is
now controlled by a certain group (this is identical to the recent Semanggi
massacre).  In the short term, the incident supports the status quo and
[displays] the urgent need for the military to retain multiple functions.
In the long term, the incident creates the conditions to make it impossible
to hold the General Elections (Compare with Clinton’s “warning” that
Habibie should not postpone the General Elections).  According the article
8 of the 45 Constitution, the acting President remains in power until the
end of his term (the year 2003).  Using only logical, the question arises,
is it possible that those who hold power now will win in a democratic
general elections?

———-

Note:  this information is sent so that we may obtain a broader vision.  I
call upon all to as far as possible nurture harmonious relations with
surrounding residents to avoid the infiltration of pro-status qquo groups
using religious sentiments.
==================00000=========================

1 Comment

  1. PANCASILA ITU BANAYK ISI NYA BOHONG.FACT IS IN HERE LIES history never lies but Pancasila did. « my radical judgement by roysianipar said,

    […] Suyono,Kapten Eko Natalie),-, depan gedung BBD, Luka tertabrak mobil mahasiswa, 6 orang di bawa read full story roysianipar @ 11:43 pm [filed under Uncategorized tagged INDIA, INDONESIA, ISLAM, JAKARTA, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: